Palapanews.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang meraih Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 86,23 dengan predikat Baik. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus mengantarkan Kota Tangerang masuk dalam tahapan validasi untuk penentuan pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik.
Atas capaian tersebut, Pemkot Tangerang bersama 39 pemerintah daerah lainnya diundang Kemendagri untuk memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di hadapan tim validator yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan media.
Wakil Wali Kota Tangerang Maryono mewakili Pemkot Tangerang dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang digelar secara daring dari Ruang Tangerang Live Room, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (18/6/2026).
Dalam paparannya, Maryono menegaskan komitmen Pemkot Tangerang untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, efektif, dan efisien.
“Kenaikan IPKD sebesar 18,44 poin dibanding tahun sebelumnya menunjukkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif berkat sinergi seluruh perangkat daerah,” kata Maryono.
Ia menjelaskan, pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangerang diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut tercermin dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 30,5 persen dan anggaran kesehatan mencapai 21,12 persen.
Menurutnya, kebijakan tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang dari 80,98 pada 2023 menjadi 81,53 pada 2024.
“Ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta semakin kuatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang semakin efektif dan akuntabel turut mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan serta berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu validator dari unsur media, Alexander Wibisono, memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang dinilai berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Meski demikian, Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV tersebut mengingatkan pentingnya menjaga keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.
“Saya berharap Pemkot Tangerang terus menjaga akses publik untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar berkelanjutan dan tetap akuntabel. Menurut saya, yang paling penting ialah kita menjaga transparansinya,” kata Alexander.
Validasi Hasil Pengukuran IPKD merupakan salah satu tahapan dalam penilaian penghargaan pengelolaan keuangan daerah berbasis regional pulau yang diselenggarakan Kemendagri.
Tahun ini, proses validasi diikuti 38 pemerintah daerah berpredikat Baik serta dua pemerintah daerah partisipan dari regional Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Papua berdasarkan perolehan nilai indeks tertinggi.
Selain melibatkan unsur media, proses validasi juga menghadirkan akademisi dari Universitas Sebelas Maret, Sutaryo, untuk memastikan hasil pengukuran berlangsung secara objektif, akurat, independen, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ydh)