Palapanews.com- Penangkapan sejumlah jenderal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh oknum penegak hukum diharapkan menjadi momentum pembenahan sektor keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Banten Tb. Adam Ma’rifat mengatakan, peristiwa tersebut harus menjadi titik balik untuk memperkuat supremasi hukum dan mengakhiri praktik penegakan hukum yang tebang pilih.
“Kami tentu saja prihatin dengan perilaku para oknum penegak hukum kita. Semoga ini menjadi pelajaran bahwa semua yang di atas bumi dan di bawah langit itu ada batasnya,” ujar Adam dalam siaran pers, Rabu (4/11/2026).
Menurutnya, penindakan terhadap oknum aparat harus menjadi awal perubahan dalam tubuh institusi penegak hukum. Reformasi tersebut perlu diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsistensi dalam menjalankan aturan.
Adam juga berharap penegakan hukum di lingkungan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi semakin baik dan berjalan sesuai prinsip supremasi hukum.
“Penegakan hukum Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi tidak boleh berhenti pada keberanian dan ketegasan semata, tetapi harus dibuktikan melalui konsistensi tindakan,” katanya.
Ia menegaskan, penegakan hukum harus berlaku terhadap siapa pun tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan tertentu.
“Tegas terhadap siapa pun, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kepentingan. Sebab, hukum kehilangan marwahnya ketika masih mengenal tebang pilih,” lanjutnya.
PW GP Ansor Banten, lanjut Adam, mendukung langkah Polri dalam menegakkan hukum secara tegas, adil, dan konsisten. Ia berharap komitmen tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Sebagai bagian dari masyarakat kami mendukung langkah Polri menegakkan hukum setegak-tegaknya. Gas terus,” pungkasnya. (ydh)