Palapanews.com- Ribuan santri di Banten mengecam keras pernyataan politisi senior Amien Rais yang menyebut partai politik di Indonesia Partai Allah (Hizbullah) dan Partai Setan (Hisbusyaithon). Pernyataan tersebut dianggap menimbulkan kegaduhan politik.
Sebagai warga negara, Amin Rais harus ikut bertanggungjawab secara bersama-sama menciptakan suasana aman dan damai dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019.
“Pernyataan Amin Rais bisa memecah belah bangsa,” kata Ibnu Baliran Ali koordinator Santri Militan Jokowi (SAMIJO), Jumat (27/4).
Para santri meminta Amien Rais tidak menjadikan agama sebagai alat kepentingan politik praktis. Dengan mendikotomikan ini partai setan dan itu partai Allah, maka Amien Rais telah menjadikan agama sebagai alat politik.
Apalagi itu dikatakan Amien saat tausyiah di masjid. Jadi sangat jelas, menurut Ibnu, Amien Rais telah menjadikan agama sebagai alat propaganda politik ditambah pernyataan tersebut disampaikan di masjid sebagai sarana ibadah.
“Sudah cukup konflik-konflik yang berbasis suku dan agama. Indonesia sudah sangat pedih dan mengalami kerugian besar dampak dari konflik itu,” paparnya.
Menurut Ibnu, meski Amien Rais membantah pernyataan tersebut untuk mendikotomikan partai di Indonesia, namun kritik Amien kurang tepat. Dia melihat pernyataan itu lebih menyerang kepada figur Jokowi.
Dalam membangun bangsa ini justru ulama dan umaro harus terus beriringan, saling mengisi, menguatkan satu sama lain, bukan justru dipecah-belah oleh pernyataan yang provokatif, negatif, mencibir, fitnah dan bahkan saling menjatuhkan.
“Adalah tidak benar Jokowi difitnah jauh dari ulama, benci dengan umat Islam. Dalam kesempatan kunjungan kerja Jokowi meluangkan waku mengunjungi pondok pesantren, bersilaturahmi dengan para kyai, ulama, habaib dan santri,” tegas Ibnu.
Alasan inilah yang menginspirasi di deklarasikannya SAMIJO. Selain untuk amar ma’ruf nahi munkar, Ibnu melihat perjalanan pemerintahan Jokowi sudah sangat baik. Khususnya dalam hal menjalin hubungan dengan para ulama, kyai dan habaib.
Beberapa kebijakan Jokowi pun dianggap mengapresiasi peran ulama dan santri. Misalnya, pada pemerintahan Jokowi telah ditetapkan Hari Santri Nasional (HSN). Kemudian Jokowi menolak Full Day School (FDS) yang dianggap akan mendegradasi sistem pendidikan pesantren.
“Alasan itulah yang membuat kami sebagai santri mendukung Jokowi dan menolak keras semua propaganda yang menyudutkan pemerintahan Jokowi,” pungkasnya. (*/one)
