16 Tahun Provinsi Banten, Mendewasakan Pelayan Masyarakat

oleh -
Doni Kurniawan, S.Sos
Doni Kurniawan

USIA 16 tahun bagi manusia merupakan masa peralihan antara kanak-kanak dan dewasa, atau tahap menuju dewasa yang lebih dikenal dengan sebutan remaja. Pada fase ini, remaja baik laki-laki maupun perempuan sudah tidak menginginkan ada yang menyebut dirinya anak-anak meskipun masih duduk di bangku sekolah, namun mereka juga belum bisa dikatakan dewasa baik secara jasmani maupun rohani. Pada fase remaja manusia umumnya memiliki ciri-ciri khusus baik secara biologis maupun psikologis.

Perbedaan yang cukup mencolok juga terlihat antara fase perkembangan pada remaja pria dan wanita. Hal ini disebabkan perbedaan hormon antara keduanya yang mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan secara fisiologis dan psikologis seperti suara yang mulai membesar, tumbuhnya bulu-bulu di beberapa bagian tubuh, otot membesar dan dimulainya produksi sperma pada remaja pria. Sementara remaja wanita akan mulai merasakan yang namanya menstruasi sebagai tanda persiapan untuk proses reproduksi.

Pada usia remaja ini manusia secara psikologis ditandai dengan perasaan tertarik terhadap lawan jenis dan tingginya hasrat untuk mencari identitas diri. Dalam usaha mencari identitas diri, remaja seringkali menentang kemapanan karena dirasa membelenggu kebebasannya. Mereka juga ingin mengetahui banyak hal sehingga sering melakukan hal coba-coba. Ciri-ciri tersebut bukanlah ciri negatif, justru bisa dikembangkan ke arah positif. Misalnya, sifat menentang kemapanan diarahkan pada sifat mencurgai kebenaran ilmiah yakni kebenaran relatif yang perlu dibuktikan kebenaran atau ketidakbenarannya.

Fase perkembangan yang terjadi pada manusia tidak bisa disamaratakan dengan perkembangan usia pada suatu daerah otonom maupun pemerintahan. Mengapa demikian? Karena di dalam sebuah daerah dan pemerintahan terdapat ribuan bahkan jutaan manusia atau masyarakat yang usianya tidak hanya remaja, melainkan mulai dari balita hingga lanjut usia (lansia) yang masing-masing fase perkembangannya tentu berbeda, baik secara fisiologis maupun psikologis. Selain itu, kondisi psikologis serta latar belakang dari masing-masing manusia juga sangat heterogen.

Sehingga penanganan pada masing-masing tahapan usia dari masyarakat di sebuah daerah inipun berbeda disesuaikan dengan komponen-komponen penting yang melekat pada diri masing-masing orang. Maka tidak etis apabila ada seorang lansia yang bahkan berjalanpun dibantu oleh alat harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya di fasilitas kesehatan milik pemerintah. Atau remaja usia sekolah yang sudah diberikan izin bekerja di sebuah perusahaan tanpa dilakukan veriifkasi dan tes psikologis. Kedua contoh kasus itu sebenarnya seringkali ditemui disekitar kita.  Namun seringkal pula diabaikan bahkan yang lebih parahnya dimaklumi karena sudah menjadi kebiasaan. Hal-hal semacam inilah yang masih harus diperhatian Provinsi Banten baik sebagai daerah maupun pemerintahan.

Kendati 16 tahun merupakan tahap usia remaja, namun bagi Provinsi Banten nampaknya sudah harus menuju tahap dewasa. Dilihat dari pertumbuhan daerah yang lebih cepat layaknya sebuah daerah pada umumnya. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar mencapai Rp 9 Triliun, pertumbuhan sarana infrastruktur, pertumbuhan ekonom masyarakat dan terutama pertumbuhan penduduknya yang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan cukup signifikan hingga kini mencapai hampir 13 juta jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Posisinya yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai daerah yang sudah berkembang jauh sebelum Provinsi Banten terbentuk, mau tidak mau, suka tidak suka menyebabkan pertumbuhan lebih cepat pada Provinsi Banten. Oleh karenanya mengharuskan pemerintahan di Banten sudah harus selangkah lebih maju dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan khususnya pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pelayanan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan banyak kemudahan dan ketenangan bagi masyarakat dan secara simultan menciptakan peningkatan kualitas output yang bermanfaat bagi masyarakat dalam berbagai bidang. Baik ekonomi, budaya, sosial, politik dan lainnya.

Pelayanan yang diberikan pemerintah di Banten terhadap masyarakat sudah harus berada pada tahap dewasa dimana kematangan mental dan pola pikir menjadi dasarnya. Hal ini harus dterapkan seluruh pelayan masyarakat di pemerintahan yakni aparatur pada semua tingkatan mulai dari level pimpinan hingga staf atau pelaksana. Meskipun saat ini pelayanan level remaja bahkan kanak-kanak masih dilakukan sebagian aparatur pemerintah di Banten baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pelayanan level remaja atau kanak-kanak ini adalah pelayanan serba seenaknya tanpa memikirkan kualitas dan tidak memenuhi standar pelayanan publik, standard operating procedure (SOP) da standar pelayanan minimal. Pelayanan cenderung emosional tanpa memikirkan dampak positif atau negatif yang akan dihasilkan. Sementara ketika dikritik atau diberi saran, aparatur yang masih menerapkan pelayanan ala kanak-kanak atau remaja ini justru semakin emosional atau acuh dan tidak memedulikannya.

Pelayanan yang diberikan aparatur harus merujuk pada standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam buku modul Komitmen Mutu dalam Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Prajabatan Golongan III Pola Baru yang diterbitkan Lembaga Administrasi Negara pada 2015 lalu menyebutkan, standar mutu layanan pada institusi pemerintah dapat dibedakan dalam dua paradigma, yaitu standar berbabis perundang-undangan (producer view) dan standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan (consumer view or public view).

Dengan demikian ada perbedaan dalam penilaian standar mutu barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (sektor bisnis) yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan jasa (layanan) yang diberikan oleh lembaga negara (sektor publik) yang peningkatan mutu layanannya tidak didasarkan pada motif materi, melainkan lebih pada dorongan normatif/ motif moral aparatur, dasar agama, dan akuntabilitas aparatur sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dalam hal ini layanan berorientas pada ketaatan untuk mengikuti SOP dan tuntutan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak selamanya mutu dilihat dar kacamata kepuasan masyarakat secara subyektif. Adakalanya masyarakat merasa tidak puas karena harus mengikuti prosedur birokrasi yang panjang bakan terkesan berbelit-belit.

Sehubungan dengan hal itu, aparatur di Banten harus menyosialisasikan peraturan perundangan tersebut secara intensif agar masyarakat memahaminya dengan baik. Namun ada juga pengecualian prosedural yang ditetapkan pemerintah, yang kemudian dikenal dengan sebutan diskriminasi positif sebagai bentuk tindakan afirmasi. Misalnya layanan untuk orang yang memiliki kebutuhan khusus, orang jompo, ibu menyusui, ibu hamil dan anak-anak dibawah umur.

Sementara diskriminasi yang harus dihindari adalah diskriminasi negatif yang memberi perlakuan khusus (istimewa) berbasis suap, dan diberlakukan terbatas kepada orang/pihak tertentu tanpa memiliki kriteria yang berlaku umum. Diskriminasi negatif inilah yang justru berkembang cukup pesat pada instansi-instansi pemerintahan di Provinsi Banten. Misalnya pada pembuatan KTP-el (kartu tanda penduduk elektronik) di sejumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) beberapa kabupaten/kota. Pelayanan terhadap masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdukcapil atau kecamatan terdekat dan mengikuti prosedur hingga kini masih dinilai buruk seperti proses yang lama dan ketidaktelitian dalam penulisan identitas sehingga diperlukan proses perbaikan yang juga memakan waktu lama. Sementara pelayanan prima diberikan kepada masyarakat yang menggunakan jasa calo atau menggunakan ‘uang pelicin’ sehingga kartu identitas sudah didapatkan dalam waktu sehari atau paling lambat seminggu.

Kasus pembuatan KTP-el merupakan kasus kecil yang saat ini sudah menjadi rahasia umum yang berdampak besar bagi masyarakat khususnya untuk mendapatkan pelayanan karena KTP-el yang belum juga jadi. Sementara masih banyak kasus-kasus lainnya yang jauh lebih besar dan dengan dampak yang luar biasa. Seperti lelang proyek pengadaan barang dan jasa yang masih diwarnai praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) atau pemberian izin usaha yang masih mengabaikan peraturan serta perundangan yang diberlaku baik secara nasional maupun dari daera setempat.

Oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pelayanan publik melalui pendewasaan para pelayan publik dari semua tingkatan. Tidak hanya pelayan publik pada level staf, pelayan publik pada level pimpinan juga sangat penting dilakukan reformasi. Karena tidak jarang terjadi pada instansi pemerintahan di Banten dimana para staf sudah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan, namun pada level pimpinan justru menghambatnya dengan melakukan praktek-praktek KKN.

Kondisi ini juga akan sama-sama menghambat terwujudnya pelayanan berkualitas pada masyarakat. Komitmen memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan harus ditanamkan seluruh jajaran aparatur dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena peran pegawai ASN (aparatur sipil negara) sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 UU nomor 5/2014 tentang ASN, yaitu “sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik ang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Semoga pada usia yang ke-16 ini, Pemprov Banten semakin baik dan dewasa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berlandaskan iman dan taqwa melalui kinerja aparatur yang profesional, akuntabel, anti korupsi dan berkomitmen mutu. Amin.

Oleh : Doni Kurniawan, S.Sos

Komentar Anda

comments