PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang diselenggarakan di Provinsi Banten baru saja usai dan berjalan dengan baik dan damai.
Sebagaimana yang tercatat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat empat kabupaten/kota yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini, yakni Kabupaten Pandeglang, Serang, kota Cilegon dan Tangerang Selatan.
Pilkada serentak yang dilaksanakan di empat daerah kabupaten/kota ini, harus menjadi harapan baru bagi masyarakat di Provinsi Banten.
Terlepas kepala daerah yang terpilih merupakan bagian dari wajah lama, maupun wajah baru, semangat yang harus bangun ialah semangat perubahan untuk menata dan membangun Banten lebih baik dan lebih beradab.
Sebagaimana kita ketahui Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi termuda di Indonesia, namun meskipun begitu citra Provinsi Banten saat ini tidaklah berbanding lurus cita-cita awal pembentukannya, citra yang terlihat di provinsi Banten saat ini amatlah buruk, jika kita melihat Banten saat ini, Selain di kenal banyak Jawara, juga di kenal sebagai provinsi yang terbelakang, dan juga sukses menjalankan praktek Dinasti Politik.
Hal ini disebabkan karena maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik di tingkat Eksekutif maupun Legislatif, hal ini tentunya harus menjadi catatan penting untuk di perbaiki oleh pemerintah kedepan baik pemerintah di tingkat Eksekutif maupun legislatif, agar citra provinsi banten kembali bagus dan baik.
Sebagaimana yang di ungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki catatan korupsi terbesar di Indonesia, hal ini di sebabkan karena adanya monopoli kekuasaan di pemerintahan dan rendahnya pengawasan penggunaan dana APBD, dan ini merupakan persoalan yang harus diperbaiki oleh pemerintahan daerah kedepan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh ICW, tingkat korupsi di Provinsi Banten menduduki posisi ke-15 dari 33 provinsi di Indonesia.
Selain praktek korupsi yang marak terjadi, dan juga kesuksesan dinasti politik, terdapat juga beberapa persoalan lain yang harus di retaskan oleh pemerintah kita kedepannya yakni angka kemiskinan, yang semakin meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat angka kemiskinan di Banten dari tahun 2014- 2015 mengalami peningkatan secara signifikan, dari masa kepemimpinan Ratu Atut Chosiyah sampai masa kepemimpinan Rano Karno, Provinsi Banten tidak mengalami perubahan secara signifikan, dan tetap saja stagnan,,baik perubahan di bidang Pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan lain sebagainya.
Berdasarkan data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, angka kemiskinan di Banten dari bulan September 2014 sampai Maret 2015 mengalami peningkatan, angka kemiskinan pada tahun Maret 2014 yakni (5,9%) meningkat menjadi (8,20%) pada Maret 2015.
Peningkatan angka kemiskinan di Provinsi Banten terjadi di daerah perkotaan dan di Pedesaan. (BPS Provinsi Banten: 15 September 2015).
Hal ini seharusnya menjadi catatan penting bagi pemerintahan di masa kepemimpinan Rano Karno, karena bagaimana pun persoalan kemiskinan merupakan persoalam umat yang harus di pecahkan oleh pemerintah daerah kita baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.
Terjadinya peningkatan angka kemiskinan ini di sebabkan oleh tidak normalnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah, terdapat kesenjangan sosial, tedapat jurang pemisah antara si miskin dan si kaya, hal ini dapat di lihat dari kurangnya lapangan pekerjaan dan pengangguran, persoalan ini tentunya harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah kedepan, salah satu upaya untuk meretas persoalan tersebut, yakni Pemerintah harus membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan, dan juga harus mengembangkan sistem ekonomi kreatif, dalam arti pemerintah harus memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal di Banten.
Selain itu pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas pendidikan di Banten, bagaimana pun meningkatnya angka kemiskinan di Banten selain banyaknya pengangguran dan minimnya lapangan pekerjaan, faktor Pendidikan pun menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Banten mengakibatkan tidak mampuh bersaingnya masyarakat banten di Indonesia, yang nantinya akan berimbas buruk, jangan sampai masyarakat Banten menjadi tamu di rumah sendiri, perbaikan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia bisa di katakan stabil, tatkala tingkat pendidikannya merata, apalagi saat ini Masyarakat Ekonomi Asen akan segera di tetapkan pada tahun 2016 mendatang, ini menjadi tugas pemerintah daerah kita di Banten.
Bukan Wajah Baru
Dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang di selenggarakan 9 Desember kemarin, Pasangan Calon Kepala daerah yang terpilih merupakan orang-orang lama, namun meskipun realitasnya demikian semangat kepemimpinan mendatang harus menghasilkan pemimpin yang memiliki kualitas Insan Cita dalam arti memiliki kapasitas akademis yang mumpuni, mampuh menciptakan perubahan bagi Banten kedepan dan bisa melihat kemungkinan yang ada, selain itu kepemimpinan daerah kedepan harus memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, harus memiliki visi untuk mengabdi kepada umat dan masyarakat di Banten dan jangan Bertanggung Jawab.
Pasangan Calon yang terpilih pada kontestasi di Pilkada serentak ini harus memiliki komitmen yang jelas untuk membangun, menata, dan memperbaiki daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Dari sekian banyak pasangan calon yang mengikuti kontestasi politik di tingkat daerah yang terpilih ternyata masih orang-orang lama maka timbul satu pertanyaan dari penulis, apakah dengan terpilihnya wajah lama, daerah di Provinsi Banten akan mengalami perubahan ?
Melihat kondisi Banten saat ini yang banyak sekali persoalannya apakah kepala daerah yang terpilih ini mampuh meretas persoalan-persoalan yang ada di Banten ?
Di sadari atau tidak saat ini masyarakat Banten mengalami ketidak percayaan pada pemerintah, hal dapat dilihat pada saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak lalu, tingkat partisipasi politik dan kesadaran masyarakat untuk memilih menurun, seperti di Daerah Pandeglang, Serang maupun Tangerang Selatan, adapun kisaran penurunanya mencapai 51% dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya.
Penurun tingkat partisipasi politik ini bukan disebabkan oleh kurang masifnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Banten, melainkan masyarakat Banten sudah tidak semangat untuk memilih, hal ini disebabkan karena kurangnya kinerja pemerintah di Banten, yang mengakibatkan masyarakat apatis.
Selain itu dalam tubuh pemerintah juga terdapat kebobrokan, terutama kebokbrokan struktural, masyarakat Banten dalam hal ini sudah bosan dengan perilaku pemerintah yang cenderung memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, selain itu pemerintah juga tidak memiliki komitmen yang jelas kepada masyarakat Banten, hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintahan di Banten.
Harapan dan Semangat Baru
Dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini pasangan calon yang terpilih tentunya memiliki tugas yang harus di jalankan yakni memperbaiki dan menciptakan perubahan di daerah Provinsi Banten, jangan sampai dalam momentum Pilkada serentak ini di jadikan sebagai sarana konsolidasi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata, Pilkada serentak harus menjadi semangat baru untuk membangun dan menata Banten, menjadi lebih baik dan bermartabat.
Pasangan Calon yang terpilih di daerah baik di daerah Pandeglang, Serang, kota Cilegon maupun kota Tangerang Selatan, harus memiliki semangat untuk mengabdi kepada umat, karena bagimana pun semangat untuk mensejahterakan rakyat harus menjadi prioritas utama.
Saat ini masyarakat Banten merindukan sosok pemimpin daerah yang bisa mengayomi dan membangun banten menjadi lebih baik dan bermarbat, selain itu masyarakat Banten juga membutuhkan pemimpin yang mampuh meretas persoalan-persoalan umat yang ada di Banten, baik dalam meretas kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
Kedepan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan segera di tetapkan di Indonesia, pemerintah daerah dalam hal ini harus memiliki solusi agar masyarakat Banten mampuh bersaing dan tidak menjadi tamu di rumah sendiri, persoalan kesejahteraan, pendidikan, kemiskinan, kesehatan, peningkatan Sumber Daya Manusia, Ekonomi, merupakan persoalan umat, yang harus di pecahkan oleh pemerintah kita kedepan. Wallahu ‘Alam Bisawab. (*)
Penulis: Deni Iskandar, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
