Ancaman Penarikan Dukungan ke Atut-Rano Tidak Perlu

oleh -

Rano KarnoPamulang, PalapaNews – Ancaman penarikan dukungan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditanggapi serius oleh berbagai kalangan dan elit politik. Penarikan dukungan tersebut dianggap sebagai tidak konsistennya PDIP dan Partai Gerindra dalam mendukung Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno.

Wakil Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, Sulaiman Haikal mengatakan ancaman penarikan dukungan ini merupakan bukti tidak konsistennya partai-partai pendukung Atut-Rano dalam Pemilihan Gubernur 2011 lalu. Inkonsistensi ini menurutnya tidak perlu dilakukan oleh partai-partai pendukung Atut-Rano. Sebab akan memperhambat kinerja dan pembangunan yang sedang berjalan di Provinsi Banten.

“Dulu menyatakan dukungan, sekarang menarik dukungan. Enggak perlu lah itu dilakukan. PDIP dan Partai Gerindra harus konsisten dengan dukungannya,” ungkap Haikal.

Menurutnya, jika memang menganggap kinerja Atut-Rano ini tidak baik, partai-partai pendukung seharusnya melakukan kajian sebelum menyatakan dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur saat proses Pilkada Gubernur Banten lalu. Selain itu, inkonsistensi ini menurutnya hanya akan memperburuk citra partai, apalagi menjelang Pemilu 2014.

“Kalau sudah menyatakan mendukung ya mendukung. Hasil kinerjanya nanti seperti apa ya itu harus diterima. Kan sudah deklarasi menyatakan dukungan,” tandasnya.

Sebelumnya Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ribka Tjipnaning mengatakan DPD PDIP Provinsi Banten telah melakukan mengevaluasi kinerja Atut-Rano selama setahun terakhir melalui rapat pleno. Hasil dari rapat pleno tersebut, kinerja Atut-Rano tidak memuaskan dan mengecewakan.

Rano dianggap jalan sendiri dan tidak pernah ada kebijakan pemprov yang dikonsultasikan atau dibicarakan terlebih dahulu dengan partai koalisi, termasuk PDIP.

“Kami malu punya kader sebagai wakil gubernur tapi anehnya tidak sejalan dengan partai,” kata Ribka, kepada pers, usai rapat internal DPD di Sekretariat Bappilu DPD PDI Perjuangan Banten, di Kota Tangerang beberapa waktu lalu.

Ribka menegaskan, sejak awal masa kampanye begitu pula dengan pelantikan Atut-Rano, dirinya dengan tegas menyatakan bahwa koalisi yang dibangun tidak membabi buta alias harus obyektif. Meskipun Rano adalah kader PDI Perjuangan, partai tetap memiliki kewajiban untuk mengkritisi jalannya eksekutif.

“Sejak Atut-Rano terpilih, tidak ada perkembangan Banten yang signifikan. Sangat memalukan. Jadi kalau Partai Gerindra baru sekarang menyatakan keluar dari koalisi, saya sejak awal sudah memberi sinyal itu,” tambahnya.(fer)

Komentar Anda

comments