Palapanews.com- Sebanyak 1.500 keluarga di Kota Tangerang menerima alokasi Bantuan Sosial (Bansos) Jaminan Sosial Keluarga dari Pemerintah Provinsi Banten tahun 2026. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni 709 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada November dan 791 KPM pada Desember 2026.
Penyaluran tahap pertama berlangsung di Kantor Kecamatan Tangerang, Kamis (12/11/2026), melalui kolaborasi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Tangerang.
Secara keseluruhan, Pemprov Banten mengalokasikan bantuan sosial kepada 16.311 KPM di seluruh wilayah provinsi. Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten Tina Andra Soni hadir dalam kegiatan tersebut, didampingi Wali Kota Tangerang Sachrudin dan Wakil Wali Kota Tangerang Maryono.
Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8 miliar untuk program bantuan sosial tahun ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan.
“Angka ini mungkin belum mencakup sebagian besar masyarakat yang membutuhkan. Namun, kami percaya bahwa dengan penyaluran kepada penerima yang tepat, bantuan ini dapat mengurangi beban masyarakat dan mendorong tumbuhnya kemandirian ekonomi,” ujar Andra Soni.
Ia menambahkan, Pemprov Banten telah mengusulkan penambahan jumlah penerima manfaat pada 2027 agar jangkauan perlindungan sosial semakin luas.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi dukungan Pemprov Banten melalui program bantuan sosial tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarpemerintah diperlukan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sachrudin berharap bantuan tersebut tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan keluarga penerima, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
“Harapannya, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan keluarga saat ini, tetapi juga menjadi dorongan untuk membangun kemandirian ekonomi. Hal ini perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemberdayaan usaha produktif dan akses pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya validitas data dan ketepatan penyaluran agar bantuan diterima masyarakat yang berhak.
“Kami ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bukan hanya meringankan beban kebutuhan keluarga, tetapi juga menjadi dorongan untuk semakin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya. (adv)