Palapanews.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melibatkan pengurus RT dan RW untuk memperluas edukasi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi perangkat kewilayahan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang.
Sosialisasi Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tingkat Kecamatan Cipondoh digelar di Kantor Kecamatan Cipondoh, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Tangerang Sachrudin didampingi Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa.
Sachrudin mengatakan, pengurus RT dan RW memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi perpajakan karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Keterlibatan perangkat wilayah diharapkan dapat memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus mendorong kesadaran warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
“Pajak ini yang membangun daerah. Bagaimanapun juga, membangun kesadaran dan kepedulian untuk taat membayar pajak adalah kerja sama kita semua, termasuk perangkat wilayah. Karena itu, saya berharap RT dan RW dapat ikut menyampaikan informasi serta mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Sachrudin.
Ia menjelaskan, penerimaan dari Opsen PKB dan BBNKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Pemanfaatannya antara lain untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, hingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
Menurutnya, pembayaran pajak tidak hanya menjadi kewajiban pemilik kendaraan, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.
“Artinya, pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam membangun daerah. Hasilnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Sachrudin juga mengajak masyarakat memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten. Program tersebut masih dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2026.
“Maka dari itu, ayo seluruh masyarakat manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Masyarakat yang bijak pasti taat pajak. Pajak yang kita bayarkan turut membangun Kota Tangerang dan Banten agar semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Tangerang berharap peran perangkat kewilayahan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Dengan semakin luasnya informasi dan meningkatnya kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah diharapkan dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (adv)