Palapanews.com- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memperkuat tata kelola pemberian dan pertanggungjawaban hibah melalui pembinaan kepada para pengelola hibah di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran hibah berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Herman Suwarman saat membuka kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah sekaligus Sosialisasi Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah di Ruang Rapat Sekda, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Herman mengatakan, kapasitas para pengelola hibah di setiap OPD perlu terus ditingkatkan agar seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran hingga pertanggungjawaban, berjalan sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan ini, saya mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi para pengelola hibah di masing-masing OPD. Pastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai koridor hukum, sehingga pengelolaannya transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Herman.
Ia juga meminta seluruh OPD terkait segera menyesuaikan mekanisme pengelolaan hibah dengan ketentuan terbaru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti kesiapan perangkat daerah, baik dari sisi pemahaman aturan, mekanisme kerja maupun kelengkapan administrasi. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan ketentuan baru dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan kendala administratif dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD mendatang.
“Jangan sampai ketidaktahuan atau keterlambatan penyesuaian terhadap regulasi justru menimbulkan persoalan di kemudian hari. Saya minta seluruh OPD terkait segera mengambil langkah konkret agar tata kelola hibah berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman mengingatkan bahwa tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap anggaran yang dikelola harus memiliki dasar yang jelas dan pertanggungjawaban yang dapat diuji. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya. (adv)