Palapanews.com- Sebanyak 879 anak terindikasi stunting dari 117.960 balita yang telah menjalani pengukuran di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hingga Agustus 2026.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah memetakan penanganan stunting hingga tingkat individu dan alamat, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, data by name by address diperlukan untuk mengetahui kondisi keluarga dan menentukan langkah tindak lanjut di tingkat kewilayahan.
“Jadi kami mendapatkan informasi secara akurat jumlah by name, by address masyarakat atau anak-anak yang dalam kondisi stunting. Dan kita sebarkan data itu ke kewilayahan, khususnya ke kecamatan untuk diberikan langkah-langkah strategis, tindak lanjut supaya permasalahan stunting itu bisa teratasi,” ujar Pilar dalam kegiatan Publikasi Stunting Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 di Blandongan, Puspemkot Tangsel, Rabu (16/9/2026).
Menurut Pilar, penanganan stunting tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk setiap keluarga. Faktor kesehatan, gizi, lingkungan, sosial, dan ekonomi perlu dilihat untuk menentukan bentuk intervensi.
Jika kondisi lingkungan menjadi salah satu faktor, misalnya, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pembangunan septic tank. Sementara kondisi rumah yang tidak sehat, seperti minim pencahayaan, sirkulasi udara kurang baik, atau kelembapan tinggi, dapat ditindaklanjuti melalui program bedah rumah.
Dari sisi kesehatan dan gizi, penanganan dilakukan Dinas Kesehatan bersama Pos Gizi untuk mendampingi keluarga yang membutuhkan.
“Kalau di situ ternyata orang tuanya mengalami anemia, misalkan kekurangan sel darah merah dan kekurangan energi kronis, berarti penanganannya dari Dinas Kesehatan, Pos Gizi sebagai garda terdepan,” jelasnya.
Sementara faktor sosial dan ekonomi akan dikoordinasikan bersama perangkat daerah dan kewilayahan. Intervensinya dapat berupa bantuan pangan, dukungan sosial, hingga mengarahkan keluarga ke program penempatan kerja apabila kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi.
Pilar menegaskan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan lintas perangkat daerah karena faktor yang memengaruhinya tidak hanya berkaitan dengan kesehatan.
“Jadi ini penting sekali, semua dinas untuk bersama-sama bisa bekerja menangani stunting. Ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, karena faktor stunting itu sangat luas dan kompleks,” tuturnya.
Selain intervensi berdasarkan kondisi keluarga, Pilar mengatakan pencegahan dan penanganan stunting juga berkaitan dengan pola hidup dan pola asuh. Edukasi kesehatan dan pemenuhan gizi perlu diperkuat sejak masa kehamilan hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan.
“Untuk menjadikan sumber daya manusia yang unggul, penanganannya dilakukan sejak di dalam kandungan dan seribu pertama kehidupan,” tegasnya. (red)