Palapanews.com- Kota Tangerang masuk enam besar nomine penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tingkat nasional yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Untuk memverifikasi hasil penilaian tersebut, tim penilai melakukan uji petik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (11/8/2026).
Uji petik merupakan tahapan verifikasi dan pengecekan langsung terhadap hasil penilaian sebelumnya, baik melalui pemeriksaan dokumen maupun kondisi pelayanan di lapangan.
Tim Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Wisnu Soedijo, mengatakan Kota Tangerang terpilih sebagai salah satu dari enam nomine setelah melalui serangkaian penilaian terhadap daerah di seluruh Indonesia.
“Uji petik ini untuk mengecek dan melakukan check and recheck terhadap hasil sebelumnya, baik melalui verifikasi dokumen maupun verifikasi lapangan oleh tim surveyor,” ujar Wisnu kepada awak media di MPP Kota Tangerang.
Sebelum memasuki tahap uji petik, kata Wisnu, masing-masing daerah juga mengikuti sesi pemaparan yang disampaikan pimpinan daerah. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penilaian kinerja PTSP sekaligus penilaian terhadap percepatan pelaksanaan berusaha (PPB).
Penilaian tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga berbagai unsur yang berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
Tenaga Ahli Tim Penilai, Meyer Siburian, mengatakan indikator yang diperiksa antara lain infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), standar operasional prosedur (SOP), hingga mekanisme pengawasan.
“Yang kita nilai adalah apakah pelayanan perizinan ini betul-betul ditujukan untuk pelayanan publik yang transparan, cepat, dan terbuka,” kata Meyer.
Ia menegaskan, uji petik di Kota Tangerang bukan merupakan penilaian awal, melainkan tahap verifikasi terhadap daerah yang sebelumnya telah masuk jajaran enam besar.
Dari enam nomine tersebut, tim penilai selanjutnya akan menentukan peringkat terbaik. Hasil akhir dijadwalkan diumumkan pada bulan berikutnya.
Menurut Meyer, proses penilaian dilakukan secara ketat dan objektif. Selisih nilai antardaerah yang masuk jajaran teratas diperkirakan sangat tipis.
“Kalaupun juara satu, dua, atau tiga, biasanya tipis-tipis saja. Bisa berbeda 0,1,” ujarnya.
Ia mengatakan tujuan utama penilaian bukan sekadar menentukan daerah terbaik, tetapi mendorong pemerintah daerah meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Penilaian tersebut juga diharapkan memperkuat transparansi dan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
Libatkan Lintas Kementerian dan Dunia Usaha
Tim penilai berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, proses penilaian melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Unsur dunia usaha juga dilibatkan, di antaranya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).
Keterlibatan berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar penilaian pelayanan investasi dan perizinan dilakukan dari berbagai perspektif, tidak hanya berdasarkan penilaian internal pemerintah.
Bagi pemerintah daerah, penghargaan bagi daerah terbaik nantinya bukan sekadar apresiasi formal. Hasil penilaian juga menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Meyer mengatakan daerah terbaik nantinya akan menerima penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui agenda yang digelar di Jakarta.
Namun, menurut dia, nilai terpenting dari penghargaan tersebut adalah pengakuan bahwa pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain.
Ia bahkan menyebut capaian tersebut sebagai salah satu barometer kinerja kepala daerah.
“Ini menjadi tolok ukur kinerja keberhasilan kepala daerah dan menjadi kredit poin penting bagi pimpinan daerah untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan, pelayanan, dan pemerintahan di daerah,” katanya.
Kepuasan Masyarakat Jadi Ukuran
Meyer menekankan penghargaan pemerintah tidak boleh menjadi tujuan akhir. Menurut dia, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan perbaikan pelayanan secara langsung.
Karena itu, masyarakat Kota Tangerang didorong turut memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
“Tidak ada artinya sebuah piala kalau masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik tidak merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menurut Meyer, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Pemerintah daerah tidak selalu dapat mengetahui seluruh kekurangan pelayanan tanpa kritik dan saran dari masyarakat.
Karena itu, capaian Kota Tangerang yang kembali masuk nominasi penilaian tingkat nasional diharapkan menjadi pemacu untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
DPMPTSP Dorong Inovasi Digital
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan peningkatan kualitas pelayanan terus didorong melalui pemanfaatan teknologi dan media sosial.
Menurut dia, inovasi pelayanan dan komunikasi publik melalui media sosial tidak hanya berkaitan dengan penilaian kinerja BKPM, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memenuhi kewajiban dan pemantauan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
Ia mengatakan sejumlah kementerian dan lembaga turut memberikan perhatian terhadap pengelolaan media sosial Pemerintah Kota Tangerang. Bahkan, Kementerian PAN-RB disebut telah memberikan apresiasi sekaligus membuka peluang kerja sama untuk pengembangan lebih lanjut.
“Alhamdulillah, media sosial kita semakin meningkat dan mudah-mudahan ini memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam optimalisasi layanan yang diberikan Pemerintah Kota, tidak hanya DPMPTSP tetapi Pemerintah Kota secara keseluruhan,” kata Sugihharto.
Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi motivasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk melakukan inovasi serupa.
Sugihharto mengatakan komunikasi publik juga perlu menyesuaikan karakter generasi muda, termasuk Generasi Z. Karena itu, pihaknya terus memantau respons masyarakat melalui jumlah pengikut, penonton, komentar, serta bentuk interaksi lainnya.
Salah satu indikator peningkatan tersebut terlihat dari siaran langsung melalui TikTok yang dilakukan pada Sabtu. Dalam durasi sekitar 47 menit, siaran tersebut disebut memperoleh sekitar 372.300 tanda suka dan menambah 1.031 pengikut.
“Trennya semakin naik terus berkaitan dengan follower, viewer, komentar, dan sebagainya. Komentar positif juga lebih banyak,” ujarnya.
Ia menegaskan, respons masyarakat, baik positif maupun negatif, tetap menjadi bahan evaluasi. Keluhan yang disampaikan melalui media sosial juga diupayakan untuk ditanggapi.
“Kalau ada keluhan, kita respons. Negatif dan positif ada, tetapi alhamdulillah selama ini yang positif lebih banyak dibandingkan yang negatif,” kata Sugihharto.
Masuknya Kota Tangerang dalam enam besar penilaian kinerja PTSP nasional diharapkan tidak berhenti pada pencapaian penghargaan. Hasil evaluasi dan masukan masyarakat akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. (ydh)