Palapanews.com– Belanja modal pemerintah daerah merupakan pengeluaran anggaran yang diperuntukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk memberikan manfaat jangka panjang. Aset yang diperoleh ini bisa berupa tanah, gedung, bangunan hingga peralatan dan mesin.
Untuk dapat memaksimalkan belanja modal tentunya dibutuhkan kerjasama yang kongkret di pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan masyarakat agar terlaksananya sebuah pelayanan yang prima di 13 kecamatan.
Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi menyampaikan, belanja modal di Pemerintah Kota Tangerang sudah selayaknya menembus angka 25-27 persen tiap tahunnya. Langkah ini harus diambil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada di 104 kelurahan.
“Intinya belanja modal sudah harus masuk diangka 25-27 persen, sehingga pelayanan akan terasa ditengah masyarakat. Dan, kebijakan itu harus segera diambil oleh Sachrudin-Maryono sebagai kepala daerah di Kota Tangerang,” ungkap Ibnu Jandi, Senin, 1 September 2025.
Pria yang akrab disapa Jandi ini menambahkan, sepuluh tahun belakangan ini, belanja modal Pemerintah Kota Tangerang berada dirata-rata 17,91 persen. Artinya, pembangunan yang tersebar di masyarakat belum dapat dirasakan secara maksimal.
“Harus ada inovasi sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan janji-janji politik kepala daerah saat berkampanye,” imbuhnya.
Jandi pun membandingkan rata-rata dengan belanja modal di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Di mana, untuk Kabupaten Tangerang belanja modal sudah mencapai 28,36 persen, dan belaja modal untuk Kota Tangerang Selatan mencapai 28,36 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Herman Suwarman ketika ditanya soal belanja modal Pemerintah Kota Tangerang tahun 2025 mengatakan, untuk tahun ini belanja modal sebesar 21,87 persen. “Untuk belanja modal APBD Perubahan 21,87 persen,” ucap Herman secara singkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Rusdi Alam menerangkan, anggaran perubahan tahun 2025 akan dibelanjakan untuk pembelian lahan serta pembangunan infrastruktur (pembangunan turap) yang tersebar di tiga lokasi yakni Cipadu, Pinang Griya, dan Petir.
“Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya banjir di tiga lokasi tersebut, serta ada pula peningkatan turap,” papar Rusdi seraya menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk pembangunan embung.
“Jadi nanti kita yang membeli lahan, sedangkan pembangunannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, kemungkinan dilakukan di tahun depan,” jelasnya.(ydh)