Dorong Berbagai Komponen Masyarakat dan Pemerintah Tanggulangi HIV, Ini 5 Maklumat AMSATS

Palapanews.com – Upaya penanggulangan HIV AIDS di Kota Tangerang Selatan telah memiliki payung hukum kebijakan berupa PERDA Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penanggulangan HIV. Saat ini, berbagai pihak tengah mendorong peraturan kebijakan turunan hingga penyusunan rencana aksi daerah.

“Keberadaan kebijakan distrik untuk HIV yang lengkap diharapkan dapat mendorong sinergi dari Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat serta ketepatsasaran dalam program dan penganggaran untuk pengendalian HIV di Kota Tangerang Selatan ini,” ucap Iman Permana, Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan Kota Tangsel (AMSATS) saat diskusi dengan media lokal, Kamis (27/6/2024).

Posisi Indonesia saat ini, sebagai negara dengan status “upper middle-income country”, mengalami situasi pendanaan donor internasional yang perlahan mulai berkurang.

Sementara itu pendanaan mereka saat ini menjadi penumpu dalam cakupan Pengendalian HIV baik di nasional maupun di tingkat kota dan kabupaten.

BACA JUGA : Pemkot Tangsel Gulirkan Beragam Program Tanggulangi HIV/AIDS

Karenanya, dalam rangka terus di dalam jalur menuju pencapaian Indonesia bebas AIDS di tahun 2030, tahun yang sama dimana sangat memungkinan donor asing akan menghentikan semua pendanaan mereka, melalui 95-95-95.

Lanjut Iman, demi meraih pencapaian nasional dan di Kota Tangerang Selatan, seraya mempertahankan keberadaan para lembaga dan organisasi berbasis komunitas, sebagai mitra strategis yang mendorong secara aktif Kota Tangerang Selatan pada setiap titik target penuntasan isu HIV.

Menurutnya, Swakelola Tipe III adalah salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang mulai diberlakukan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

“Cara pengadaan ini memungkinkan pemerintah untuk mengakses keahlian unik yang dimiliki ormas untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah dengan pembiayaan dari APBN atau APBD,” terang Iman.

BACA JUGA : Pemkot Tangsel Siapkan Puluhan Fasilitas Kesehatan Atasi HIV/ADIS

Pada peraturan pengadaan sebelumnya, belum tersedia mekanisme yang memungkinkan pelibatan lembaga penelitian non-pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat nirlaba.

Aliansi Masyarakat Sehat Tangerang Selatan (AMSATS) berperan sebagai aliansi advokasi penganggaran publik lokal lewat swakelola tipe 3, mengajak dan mendorong mitra pemerintah kota Tangerang Selatan untuk:

1. Menunjang keberlanjutan OMS HIV dalam mengakses anggaran pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam program penanggulangan HIV.

2. Melakukan sosialisasi secara tertata dan terukur mengenai peluang penganggaran swakelola tipe 3 baik kepada instansi pemerintah maupun kelompok masyarakat sebagai mitra strategis bersama.

3. Mendorong terus berjalannya praktik transparansi dan good governance bersama media dengan membangun sistem yang komprehensif

4. Memastikan edukasi berjalan demi penguatan dan pemberdayaan dari kelompok masyarakat dalam proses penganggaran publik lewat swakelola tipe 3 dan sumber lainnya.

5. Melanjutkan proses advokasi bersama dalam kerangka kebijakan baik untuk Rencana Aksi Daerah HIV lewat Raperwal yang masih belum disahkan menjelang 6 tahun paska disahkannya Perda HIV, dan lahirnya kebijakan lokal yang secara jelas mengatur mengenai partisipasi masyarakat untuk penganggaran publik lewat Swakelola tipe 3.

AMSATS lewat maklumat di atas mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk dapat bahu membahu dalam proses pembelajaran bersama dalam Langkah menuju sebuah pemberdayaan yang lebih inklusif. Juga terus mengapresiasi setiap pijakan yang telah dibangun untuk menuju kemaslahatan bersama di kota Tangerang Selatan. (rls/bd)

Komentar Anda

comments