Palapanews.com – Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga camat di Kabupaten Serang, Banten, diminta menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah secara resmi menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 di Aula Tb Suwandi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, pada Senin (15/1/2024).
Ratu Tatu mengatakan, pakta integritas dibuat agar para pejabat di semua organisasi perangkat daerah (OPD) berjanji pada diri sendiri dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas program. Pakta integritas tersebut berlaku untuk semua aparatur Pemkab Serang.
“Semangat kita semua, pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi, lebih baik lagi,” tegas Tatu.
Terkait pelaksanaan anggaran, menurut Tatu, evaluasi pertama harus dilakukan pada sisi pendapatan. Sebab menurutnya, tahun lalu terdapat dana bagi hasil pemerintah provinsi dan pusat, tidak sesuai target yang harus diterima. Hal ini berdampak pada banyak perubahan belanja SKPD.
Tatu mengungkapkan, pada akhir Desember 2023, ada sejumlah pendapatan yang tidak bisa diterima, yang berdampak pada keterlambatan sejumlah pembayaran. Termasuk harus dilakukan pemotongan tunjangan pegawai.
“Semoga tidak terjadi lagi di tahun 2024,” ujarnya seraya berharap, pemerintah pusat dan provinsi memberikan bagi hasil sesuai perencanaan.
Tatu menyatakan, pada awal tahun, OPD harus menyiasati penggunaan anggaran, terutama memprioritaskan belanja modal. “Jangan kegiatan untuk masyarakat yang dikurangi, tapi belanja rutin dari dalam kita akan kurangi,” tegasnya.
Sementara Rahmat Maulana, Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang, mengatakan fase awal adalah proses penyiapan dokumen belanja anggaran.
“Kami prediksi, pada April itu puncaknya serapan anggaran, lebih banyak urusan. Sekarang sampai Maret, pendapatan-pendapatan kita coba konsolidasikan, untuk ke fix session,” ujarnya.
Para kepala OPD, kata Rahmat, harus memilah dan memilih kebutuhan wajib dan rutin. “Untuk fase persiapan, selesaikan dulu semua administrasi dan belanja wajib. Kita bertahap, program prioritas, dan belanja untuk masyarakat harus on schedule,” ujarnya. (rls/bd)
