Bawaslu RI Soroti Kasus Permintaan Data Pegawai Pemkot Tangsel

oleh -
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward bersama Ketua Bawaslu Tangsel Muhammad Acep. Foto: Nad

Palapanews.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyoroti kasus permintaan data pegawai ASN dan non-ASN di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) yang sempat viral. Bahkan, kasus tersebut sudah dibahas dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Apakah ada dugaan pelanggaran pidana di dalam temuan tersebut? Apakah itu sebuah tindakan melanggar netralitas ASN? Apakah itu merupakan dugaan untuk pelanggaran pidana? Itukan harus dibahas, nanti dibuat dalam kajian, baru akan diputuskan melanggar undang-undang yang mana. Berdasarkan informasi yang saya dapat, bahwa Ketua Bawaslu Tangsel, Pak Acep, Sentra Gakkumdu sedang membahas dugaan pelanggaran tersebut,” Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi pada Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar di Kantor Bawaslu Tangsel, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, Tangsel ini salah satu dasar dari indeks kerawanan, adalah konteks sosial politik yang berkaitan dengan hubungan antara partai politik, kemudian para pemimpin daerah dan termasuk juga netralitas ASN.

“Kalau kita lihat banyak bermunculan ASN yang sudah menyatakan dirinya akan menjadi calon walikota, sebagaimana yang diinginkan oleh undang-undang dan masyarakat, bahwa netralitas ASN dibutuhkan. Sehingga Bawaslu harus bisa melihat bagaimana potensi pelanggaran netralitas ASN itu sangat mungkin terjadi. Mencegah sehingga netralitas itu tetap dipatuhi itu harus dilakukan, termasuk juga apabila muncul dugaan-dugaan pelanggaran itu harus segera dilanjutkan proses penindakannya,” lanjut Fritz.

Sesuai dengan surat yang dikeluarkan Permendagri yang dikeluarkan pada Januari 2020 dan UU 5 tahun 2014, PP 42 dan PP 10 itu jelas seorang ASN itu gak boleh mencondongkan diri dan melakukan proses pemihakan.

“Sudah jelas mengatakan bagaimana seorang ASN itu harus bersikap dalam proses pemilihan. Itu kan bagian dari netralitas yang diinginkan oleh seorang ASN. Sehingga itu lah salah satu dasar kenapa netralitas ASN itu menjadi dasar atau indikator untuk menyatakan bahwa sebuah daerah itu rawan atau tidak,” jelasnya. (nad)

Komentar Anda

comments