Ibnu Jandi: Pemkab Tangerang Tak Konsisten Soal Penyerahan Aset

oleh -

Palapanews.com Lambatnya proses penyerahan aset milik Kabupaten Tangerang yang berlokasi di Kota Tangerang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang membuat Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi angkat bicara.

Ibnu Jandi mengatakan, proses penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang seakan akan tidak ada konsisten dari Pemkab Tangerang.

“Seharusnya aset Kabupaten Tangerang yang berada di Kota Tangerang sudah menjadi milik Kota Tangerang,” kata Ibnu Jandi.

Ibnu Jandi menambahkan, harus ada keseriusan dari Pemkab Tangerang untuk memberikan aset tersebut. Jangan mengulur waktu untuk memberikan aset tersebut. Pasalnya, dengan memperlambat penyerahan aset tersebut membuat proses pembangunan di Kota Tangerang menjadi terhambat.

“Ini membuat pembangunan di Kota Tangerang terhambat. Sampai saat ini, Pemkot Tangerang terus mengikuti keinginan dari Pemkab Tangerang seperti mengikuti rapat,” paparnya.

Ketika ditanya soal administrasi yang menjadi penghambat, pria yang akrab disapa bang Jandi ini menerangkan, jika administrasi yang menjadi persoalan, seharusnya Pemkab Tangerang memberi tahu dimana kekurangan administrasinya.

“Dari dulu juga administrasi alasannya,” tegas Jandi seraya menambahkan, sepertinya ada oknum-oknum yang kurang setuju tentang penyerahan aset tersebut.

“Kepala daerahnya pun harus tegas,” jelasnya.

Diketahui, Gubernur Banten, Wahidin Halim mengatakan permasalahan serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) belum rampung.

Dirinya akan kembali menjembatani Pemkab Tangerang dengan Pemkot Tangerang untuk menyelesaikan serah terima aset.

“Barusan pak walikota (Arief R Wismansyah) bilang belum konkret, ya kita undang lagi nanti. Ada sebagian (aset) yang belum diserahkan,” ujar pria yang kerap disapa WH ini usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, dalam rangka peringatan HUT Kota Tangerang ke-26 di gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis, 28 Februari 2019.

WH menjelaskan, dari 56 titik aset Pemkab Tangerang yang berdiri di lokasi Kota Tangerang, belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemkot Tangerang. Hal ini, lanjutnya, masih dalam proses.

“Proses administrasinya sudah. Tapi mesti di add name lagi. Harus diserahkan secara hukum, sehingga menjadi milik kota. Dalam hal ini Provinsi Banten kan hanya menjadi penengah saja,” katanya.

Sementara itu, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menuturkan, pertemuan terakhir dengan Pemkab Tangerang mengenai persoalan aset dilakukan pada 11 Februari 2019.

“Jadi tadi pak Gubernur tanya ke saya, gimana masalah dengan aset? Saya bilang belum. Terakhir itu tanggal 11 Februari itu dilakukan join off name,” jelas Arief.

Menurut Arief, puluhan aset tersebut memang sangat dibutuhkan bagi Pemkot Tangerang. Terlebih aset Stadion Benteng, yang rencananya akan digunakan sebagai venue untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten pada 2020.

“Memang beberapa aset ini terutama stadion kita kan harus siapkan kaitan Porprov, dari sisi perencanaan kita sudah gagas dari sisi aset juga harus diselesaikan,” kata Arief.

Sebelumnya, pada 26 November 2018, Gubernur Banten, Wahidin Halim menyatakan, Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang sepakat menyerahkan sejumlah aset. Sebanyak 56 aset itu akan diserahkan dari kabupaten ke kota dan enam diserahkan dari kota ke kabupaten.

Beberapa aset yang akan diserahkan dari kabupaten ke kota di antaranya Stadion Benteng dan kantor pemerintah kabupaten. Sementara Kota Tangerang menyerahkan enam bidang tanah, termasuk TPA Jatiwaringin.(ydh)

Komentar Anda

comments