Tim Jaksa Kejari Tangsel Bakal Tagih Penunggak Pajak

oleh -
Kasi Datun Kejari Tangsel, Tri Sumarni (kiri) saat mengunjungi booth Pos Pelayanan Hukum Kejari Tangsel di STAN, Minggu (9/12/2018). Foto: Nad

Palapanews.com- Para wajib pajak di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baiknya membayar kewajibannya tepat waktu. Kalau tidak, Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat bakal melakukan penagihan kepada penunggak pajak.

“Penagihan akan dilakukan kepada wajib pajak seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki piutang pajak atau belum membayar pajak,” kata Kasi Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Tangsel, Tri Sumarni kepada Palapanews, Selasa (11/12/2018).

Saat ini, JPN dari Kejari Tangsel menurutnya masih menunggu Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tangsel. SKK inilah yang nantinya dipergunakan sebagai penagihan tunggakan kepada wajib pajak.

“Kami membantu Bapenda dalam penagihan pajak ke perusahaan-perusahaan yang belum bayar ataupun belum terdaftar. Untuk PBB dan Non PBB dan kita masih menunggu SKK datang dari pajak 1 dan pajak 2, baru akan diketahui berapa jumlahnya,” tandasnya.

Ada beberapa tahapan yang ditempuh untuk penagihan terhadap penunggak pajak. Antara lain, sosialisasi terhadap perusahaan, pemanggilan wajib pajak oleh Bapenda dengan Datun sebagai pengacaranya dan dilanjuti dengan SKK.

“Untuk saat ini, penagihan tunggakan baru akan dilakukan kepada perusahaan yang ada di Tangsel. Nantinya baru penagihan kepada wajib pajak perorangan,” Tri menambahkan.

Adapun fungsi perdata sebagai penegak hukum, begitu ada putusan pengadilan untuk membayar uang pengganti, jika tidak dibayar maka bidang perdata dan tata usaha negara akan menuntut.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Kota Tangsel, Dadang Sofyan, mengungkapkan penagihan ini dilakukan untuk mengoptimalkan agar piutang bisa terselesaikan.

“Kami lakukan 4 tahapan dan sekarang sosialisasi agar bapak ibu wajib pajak bisa memperoleh dengan jelas terkait penagihan yang dilakukan bekerjasama dengan Datun Kejari Tangsel,” ungkapnya.

Diketahui jumlah wajib pajak Restoran, Hiburan, Hotel, Parkir, Reklame dan Air tanah berjumlah 6.441 wajib pajak. Namun dengan jumlah wajib pajak yang sangat banyak, tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran dan tingkat kepatuhan yang baik di dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Baca Juga: Selingkuhan Wawan Diungkap Netizen, Benarkah Dia?

Hal ini dapat diketahui dari jumlah piutang pajak non PBB dan BPHTB per 31 Desember sebesar Rp7 miliar dan per sekarang per 28 November 2018 berkurang menjadi Rp5,5 miliar. (nad)

Komentar Anda

comments