Palapanews.com- Walikota seluruh Indonesia dan Presiden RI Joko Widodo bicarakan berbagai persoalan yang dihadapi seluruh pemerintah kota (pemkot) di Indonesia di Istana Bogor, Senin (23/7) dengan tujuan mencari penyelesaiannya.
Kegiatan ini juga dalam rangka penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIII 2018 yang akan dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara pada 25 hingga 29 Juli mendatang.
Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany yang merupakan Ketua Apeksi turut memimpin pertemuan yanh dilakukan dalam tiga sesi. Yakni, sesi pertama pukul 09.00 WIB, sesi kedua pukul 12.00 WIB dan sesi ketiga pukul 15.00 WIB.
Ia menjelaskan, ada beberapa point pertemuan yang dibahas dengan Pak Presiden, yakni mengenai dana kelurahan, masalah jalan, CPNS Kategori dua, perizinan online dan lainnya.
Para walikota juga menyampaikan permohonan agar tatanan pemerintah kota, yakni kelurahan juga diberi dana seperti dana desa. Sebab dengan adanya dana kelurahan, akan sangat membantu mengatasi problematika yang terjadi di perkotaan.
“Jadi pada intinya yang pertama adalah tentang dana kelurahan. Selama ini dana desa sudah ada, tetapi dana kelurahan tidak ada. Padahal persoalan perkotaan juga kompleks baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan kemiskinan. Kalau tidak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi. Sehingga kami meminta ke Bapak Presiden sebagai pembuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya untuk desa saja tapi untuk kelurahan,” katanya.
Para walikota membahas soal pemeliharaan jalan, terutama yang merupakan jalan nasional dan provinsi. Sebab, banyak kasus di mana pemeliharaan jalan nasional dan provinsi itu lambat dilakukan, sehingga imbas negatif diterima walikota.
Dalam kesempatab ini, para walikota meminta honorer yang sudah mengabdi untuk negara dalam waktu lama bisa diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes. Namun menurut Airin, Presiden Jokowi menolak permintaan para walikota tersebut.
“Pak Jokowi tetap ingin tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS harus melalui tes agar mereka menjadi PNS yang profesional. Presiden tetap sampaikan harus ada seleksi. Katanya, tapi mudah-mudahan bisa diseleksikan lah,” jelasnya. (nad)
