Tangsel, PalapaNews.com – Wacana perombakan keanggotaan Dewan Pendidikan Kota (DPK) Tangerang Selatan (Tangsel) menguat. Usulan itu lantaran kinerja pengurus DPK dinilai kurang maksimal.
“Saya sepakat agar sebaiknya anggota DPK diganti,” kata Pemerhati Pendidikan Tangsel, Ahmad Ghozali, Senin (22/8/2016).
Kinerja DPK, menurutnya tidak terlihat, cenderung tertutup. Seharusnya menyangkut pendidikan, segala sesuatu yang berupa kebijakan dari DPK harus menjadi informasi masyarakat Tangsel, tak terkecuali para pelaku pendidikan.
Ghozali demikian sapaan akrabnya, yang juga pengurus Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Tangsel mengaku, bahwa selama kepengurusan DPK, belum pernah ada pertemuan membahas perkembangan pendidikan dengan anggota DPK.
“Selama ini belum ada pertemuan dalam bentuk kegiatan dari DPK. Padahal DPK kan juga berfungsi sebagai pihak yang menjembatani pelaku pendidikan dengan pemerintah, supaya ada sinkronisasi dalam pelaksanaan program. Selain fungsi pengawasan, tentunya,” tegasnya.
Ia menyontohkan seperti program pendidikan gratis usia wajib belajar yang menjadi visi misi walikota dan wakil walikota. Pada kenyataannya, di lapangan belum maksimal. Belum lagi soal implementasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Masih banyak orang tua yang ternyata belum mengetahui persis peruntukkan dana BOS.
“Ini kan juga menjadi tugas DPK, agar masyarakat tidak salah persepsi,” tegasnya.
Wacana agar anggota DPK Tangsel menguat pasca-maraknya dugaan terjadinya pungli pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum lama ini. Akibatnya, kejadian berdampak terhadap Dinas Pendidikan secara institusi. Padahal dugaan tersebut bisa saja dilakukan oknum tertentu. (one)
