Cacat Hukum, Musda III KNPI Tangsel Diulang

oleh -
Caretaker DPD KNPI Kota Tangsel yang ditunjuk oleh DPP KNPI pimpinan Fahd A Rafiq memberikan keterangan kepada wartawan. (man)
Caretaker DPD KNPI Kota Tangsel yang ditunjuk oleh DPP KNPI pimpinan Fahd A Rafiq memberikan keterangan kepada wartawan. (man)
Caretaker DPD KNPI Kota Tangsel yang ditunjuk oleh DPP KNPI pimpinan Fahd A Rafiq memberikan keterangan kepada wartawan. (man)

Tangsel, PalapaNews.com – Caretaker DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangsel yang ditunjuk oleh DPP KNPI pimpinan Fahd A Rafiq siap menggelar Musda III. Hal itu dikarenakan pada Musda sebelumnya yang memilih Sawqi sebagai ketua terpilih cacat secara hukum.

Ketua SC Caretaker Musda III KNPI Kota Tangsel Abdul Rahman Sutara mengatakan, untuk merespon kekosongan kepemimpinan KNPI Tangsel yang sudah berjalan selama 3 bulan dan gagalnya Musda III dalam menentukan kepemimpinan definitif dan konstitusional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka lintas pengurus Organisasi Kepemudaan membentuk aliansi koalisi pemuda membangun Tangsel.

“Kami berjalan sesuai dengan SK Menkumham No AHU-0012488
AH.01.07, TAHUN 2016 dan terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemdagri No SKT;01-00-00/6100/VI/2012 dibawah afiliasi kepemimpinan Fahd A Rafiq,” ucapnya saat menggelar konfrensi pers di Serpong, Senin (6/6/2016).

Musda sebelumnya yang dilaksanakan pada akhir April 2016 cacat hukum karena dibuka oleh ketua DPD KNPI Banten yang sudah tidak sah yakni Tanto Warsono Arban yang sudah dicabut SK-nya dan ditunjuk caretaker dibawah pimpinan Ali Hanafie.

“Maka pada musda resmi akan kembali digelar pada tanggal 13 Juni mendatang dan menjadi musda yang resmi secara hukum,” jelasnya.

Sementara Sekretaris Caretaker KNPI Kota Tangsel, Alfian Mujahidin mengatakan saat ini dari 87 OKP di Tangsel yang sudah bergabung sebanyak 51 dan masih akan terus bertambah selain itu 7 PK KNPI yang siap mensukseskan Musda tersebut.

“Ada 4 kandidat dari berbagai kalangan profesional, pengusaha yang siap mencalonkan menjadi ketua KNPI,” terangnya

Lanjutnya Alfian juga mengharapkan OKP lainnya dapat bergabung serta meminta instansi Pemerintah Daerah untuk tidak mempercayai adanya oknum yang mengaku sebagai pengurus KNPI. Hal itu untuk menghindari penyalagunaan wewenang.

“KNPI kami yang sah secara hukum, untuk itu apabila ada yang mangaku KNPI dapat melaporkan karena termasuk melanggar hukum, kami tidak ingin KNPI disalahgunakan,” pungkasnya. (man)

Komentar Anda

comments