HIPMI Minta Pemerintah Prioritaskan Industri Lokal

oleh -
HIPMI. (ist)
HIPMI. (ist)
HIPMI. (ist)

PalapaNews- Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira meminta pemerintah pusat memprioritaskan proyek kapal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri lokal. Pernyataan ini, terkait dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan membangun sebanyak 3540 kapal ikan untuk nelayan.

Dalam keterangan pers yang dikirim ke PalapaNews.com, Anggawira menilai bahwa dalam proyek sebelumnya banya kapal tidak dapat digunalan karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan diberbagai daerah hal ini harus menjadi pelajaran jangan disalahgunakan oleh oknum untuk keuntungan pribadi.

“Proyek pengadaan kapal ini harus dikawal dan diawasi dengan benar. Karena beberapa oknum sudah mulai mengincar keuntungan pribadi dari pengadaan proyek ini. Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan produk- produk lokal, dan UMKM yang dapat dibina untuk menjadi industri,” kata Presiden Direktur Opus Maritim Nusantara.

Rencana pemerintah yang akan mengucurkan dana hingga Rp2 triliun ini, menurut Anggawira seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha UMKM dalam penggarapannya ketimbang diambil alih oleh oknum- oknum yang tidak ahli di bidangnya, namun ingin meraup keuntungan besar.

“Proyek pembangunan ribuan kapal ikan ini banyak diminati berbagai perusahaan, apalagi rencana pemerintah yang akan mengucurkan dana hingga 2 triliun rupiah, membuat mereka sangat antusias menggarap proyek. Namun, disini kami ingin menekankan bahwa kesempatan ini harus lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha- pengusaha umkm jangan sampai banyak calo yang muncul, Karena ini momentum untuk dapat meningkatkan produktivitas lokal, serta membuktikan bahwa produksi lokal tidak kalah kualitas dengan kualitas impor,” terangnya.

Proyek pengadaan ribuan kapal ini masuk kedalam agenda proyek KKP tahun 2016. Anggawira berharap proyek ini dapat berjalan lancar dan sesuai rencana di sampaing kapal untuk nelayan tangkap kapal pengawasan juga harus diperkuat sehingga terjadi integrasi yang optimal, selain itu, dia juga optimis bahwa proyek ini akan semakin membuat Indonesia diakui sebagai negara maritim yang  kuat, dan berdaulat. (one)

Komentar Anda

comments