Indonesia Butuh Gubernur-Gubernur Visioner

oleh -
Dedy Ibmar.
Dedy Ibmar.

SETELAH pemilihan serentak 9 desember lalu, desas desus politik ternyata belumlah berakhir. Politik masih tampak panas di awal tahun ini. Hal ini tentu memperlihat bahwa persoalan politik memang merupakan hal panas sekaligus menggiurkan bagi masyarakat Indonesia. Buktinya, meski terbilang masih sangat jauh, desas desus calon gubernur diberbagai daerah sudah mulai bermunculan ke permukaan.

Seperti di daerah ibu kota Jakarta. Saat ini media-media nasional telah mulai memberitakan nama-nama tentang siapa yang pantas memimpin kota multikultural tersebut. Sejauh ini telah muncul beberapa nama yang akan berkompetisi di Pilgub DKI 2017  yakn calon incumbent Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Adhyaksa Dault, Ridwan Kamil dan Risma.

Di daerah Banten juga telah muncul empat nama Bakal calon seperti Dahnil Anzar, Muhamad Mardiono, Lili Romli, dan Tb Ace Hasan Sadzily. Usulan tersebut didasari atas latar belakang masing-masingnya yang dianggap layak untuk masuk dalam bursa Polling Cagub-Cawagub Banten 2017. Ternyata pembicaraan seperti ini tak hanya buming di dua daerah itu. Berbagai daerah di seluruh Indonesia yang segera akan melaksanakan Pilgub juga mengalami hal serupa. Desas-desus tentang siapa yang pantas memimpin menjadi hal paling sering dibahas dalam masyarakat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan daerah dalam membawa kemajuan konkret tak terlepas dari peran pemimpin. Tentunya pemimpin yang mempunyai sikap visioner. Pemimpin visioneri lah pemimpin yang mampu memanfaatkan peluang di era modrenisasi tanpa sedikit pun lupa akan culture values yang menjadi ciri khas bangsanya. Pemimpin visioner adalah pemimpin yang cerdas dalam bidang inovasi, komunikasi dan strategi politik.

Namun, sayangnya sosok dan figur seorang visioner tak mudah ditemukan. Entah mengapa, mencari sosok visioner di Negri ini ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Saat ini, kebanyakan pemimpin yang lahir hanya berjiwa apatis, materalis, dan pragmatis. Berangkat dari kenyataan itu, pemilihan pemimpin mendatang merupakan momentum daerah untuk memilih calon pemimpin yang bisa menyerap aspirasinya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September angka kemiskinan terus meningkat. Pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin menembus angka 28,59 juta orang atau mencapai 11,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangakan, per September 2014 jumlah penduduk miskin hanya sebanyak 27,73 juta orang atau 10,96 persen. Artinya terjadi peningkatan penduduk miskin sebanyak 860.000 orang tahun ini.

Peningkatan jumlah penduduk miskin merupakan dampak dari perlambatan ekonomi global. Selain itu, dalam beberapa kebijakan paket ekonomi yang dikeluarkan Jokowi belum mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Imbas dari ini semua adalah makin maraknya PHK, dan bertambahnya angka pengangguran yang berujung kepada meningkatnya jumlah orang miskin.

Karena itu, persolan yang rumit itu akan mampu di-cover dengan memperbaiki sistem ekonomi dan mempercepat pembangunan proyek infrastuktur seperti jalan, irigasi dan sanitasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan untuk kaum pengangguran. Pada akhirnya daya beli masyarakat akan semakin meningkat. Di tambah lagi adanya sinergitas  antara pemerintah daerah dan pusat. Kebijakan seperti ini hanya akan diperoleh apabila kepala daerah yang terpilih adalah seorang visioner.

Rakyat Indonesia cukup mempunyai andil besar dalam menentukan masa depan daerah maing-masing. Sebab, Demokrasi merupakan kekuasaan yang penuh berada di tangan rakyat. Artinya apabila kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah membuat rakyat sejahtera maka demokrasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Provinsi-provinsi saat ini membutuhkan seorang pemimpin yang berkultur melayani. Bukan dilayani. Pemimpin sejati dan juga seorang negarawan besar.

Oleh karena itu, daerah yang hebat tak terlepas dari rakyat yang cerdas dalam memilih pemimpin. Maka mari kita memilih pemimpin yang berjiwa visioner yang mempunyai program, visi-misi, dan track record yang jelas tanpa tersandung masalah hukum untuk kemudian bisa dibandingkan dengan kandidat yang lain.

Data Kementerian Dalam Negeri mencatat dalam kurun waktu 2005-2014, sebanyak 327 kepala daerah tersangkut masalah hukum. Sekitar 80 persen di antaranya terjangkit kasus korupsi. Ironis memang kondisi pemimpin kita.

Guna mengantisipasi kasus ini terulang untuk kesekian kalinya, masyarakat selaku pemilih harus mampu selektif memilih kepala daerah. Demokrasi yang ideal bukan hanya terletak pada saat pelaksanaan pemilihan dengan datang ke Tempat Pengungutan Suara (TPS). Tetapi lebih dari itu, ketika prosesi telah usai kinerja ke depan pemimpin pilihan kita mampu menyerap aspirasi kita.

Dengan demikian, masyarakat jauh-jauh hari sudah harus memilih dan memilah, mencari dan mengupas mengenai latar belakang calon pemimpin di daerahnya masing-masing. Pemimpin yang memiliki visi kuat yang sesuai dengan kebutuhan daerah merupakan hal paling substansial dalam proses ini. Harapannya, tidak lain ialah meciptakan kehidupan adil makmur serta meminimalisir terlahirnya pemimpin-pemimpin korup seperti yang sudah-sudah. Sudah saatnya Indonesia berbicara untuk maju dan tak lagi melulu berbicara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menggerogoti. (*)

Penulis: Dedy Ibmar, Aktifis HMI Ciputat serta penggiat Kajian PIUSH

Komentar Anda

comments