PalapaNews- Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten, Widodo Hadi mengklaim macetnya pembebasan lahan menjadi penghambat tak tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten periode 2012-2017 untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Pembebasan lahan macet pada 2013 dan 2014 karena muncul peraturan baru terkait pembebasan lahan. Bahkan, pada tahun 2014, anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan tidak terserap sama sekali sehingga ditumpukan semuanya pada tahun 2015,” kata Widodo.
Dikatakan Widodo bahwa, tersendatnya penyerapan anggaran pada tahun 2013 dan 2014 karena kasus yang menjerat mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Pada tahun 2014, lelang dan tender baru mulai dilakukan sekitar Juni dan Juli sehingga serapan anggaran di DBMTR Banten hanya mencapai 30 persen lebih.
“Lagi-lagi memang saya menemukan persoalan terkait pembebesan lahan, baik itu terkait warga tidak mau melepaskan lahannya maupun terkait lahan warga yang masih bersengketa,” kata dia.
Meski demikian, Widodo optimistis tingkat serapan anggaran hingga akhir tahun anggaran 2015 bisa mencapai di atas 90 persen.
“Saya baru menduduki jabatan kepala DBMTR Banten baru sejak 9 Januari 2015. Dan sejauh ini tingkat serapan anggaran sudah mencapai 60 persen,” tandasnya. (sp/one)