Palapanews- Rencana unjuk rasa tenaga honorer yang bertugas di lingkup Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) terkait mandeknya pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2015 ditanggapi kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Kota Tangsel, Bambang Triadi menilai mandeknya pembahasan APBD Perubahan 2015 ini justru akibat kelalaian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menetapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebelum pembahasan anggaran digelar bersama dengan dewan.
“Setahu saya DPA sudah selesai sejak tanggal 3 September 2015 lalu, padahal pembahasan baru kami lalukan 9 September 2015, jadi kami nilai itu sudah menyalahi aturan,” ujar Bambang.
Untuk itu kata Bambang, meminta berbagai pihak yang sudah menuding DPRD sebagai penyebab mandeknya pembahasan APBD-P untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum menuding.
“Yang jelas ini tidak ada hubungannya dengan soal politik, tapi murni terkait aturan yang harus dipenuhi,” pungkasnya.
Diketahui, ratusan tenaga honorer Pemkot Tangsel berencana menggelar aksi damai di kantor DPRD setempat, Senin (12/10/2015). Aksi ini menyikapi mandeknya pembahasan APBD Perubahan 2015 antara Pemkot dan DPRD Tangsel. (one)