Panwaskada Tangsel Panggil Ketua KPU

oleh -
Ketua KPU Kota Tangsel, Muhammad Subhan. (ymw)
Ketua KPU Kota Tangsel, Muhammad Subhan. (ymw)
Ketua KPU Kota Tangsel, Muhammad Subhan. (ymw)

Palapanews- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Muhammad Subhan penuhi panggilan Panitia Pengawas Pilkada (Panwaskada) setempat, Sabtu (26/9/2015).

Ditemui di Sekretariat Panwaskada Kota Tangsel, Subhan mengaku pemanggilan dirinya untuk memberikan keterangan terkait laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan  tim pemenangan pasangan calon Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Tabloid itu diduga melanggar aturan iklan kampanye di media, sebagaimana diungkapkan Verry Renaldy selaku kuasa hukum pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

“Terkait dengan penyebaran tabloid Tangerang Raya News, ini memang pas waktu pelaksanaan (penyebarannya) kita tidak mengetahui,” katanya.

Ada dua edisi Tabloid Tangerang Raya News dengan tagline “Paham Dah” disebar pada pelaksanaan Karnaval Pilkada, Minggu 20 September 2015 lalu. Tabloid itu, diduga disebar tim pasangan calon nomor urut 2 Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri.

Ditanya apakah tahu adanya peredaran tabloid itu saat Karnaval Pilkada, Subhan menjawab baru mengetahui dari awak media lewat pemberitaan yang beredar. “Itupun setelah kegiatan karnaval berlangsung,” Subhan menambahkan.

Selain pertanyaan seputar tabloid Tangerang Raya News, Subhan juga mengaku dimintai pula keterangan soal adanya aksi provokasi yang dilakukan oleh Ikhsan Modjo saat menyampaikan visi dan misi di acara karnaval Pilkada.

“Rangkaian acara dan tata tertib acara sudah saya jawab. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan bahkan tata tertib sudah kita sampaikan ke panwas,” terangnya.

Selain itu, Subhan juga mengaku diminta keterangan soal penggunaan armada ambulance puskesmas yang dipermasalahkan oleh Ikhsan Modjo. Kader Partai Demokrat ini menuding ada pemanfaatan fasilitas daerah yang dilakukan pasangan petahana.

“KPU sudah bersurat soal pemanfaatan ambulance dan tenaga medis untuk P3K. Hanya saja KPU enggak mengatur berapa jumlah ambulance-nya,” tambah Subhan.

Diketahui, penegasan ambulance dan Satpol PP diatur di dalam Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (one)

Komentar Anda

comments