DPR Janji Kawal Guru Honorer K2

oleh -
Wahidin Halim. (bbs)
Wahidin Halim. (bbs)
Wahidin Halim. (bbs)

Palapanews- Unjuk rasa yang dilakukan oleh tenaga pendidik (guru) honorer membuahkan hasil positif. Pasalnya, wakil rakyat yang berada di DPR RI dan pemerintah sepakat jika sisa tenaga kerja honorer kategori dua (K2) yang berjumlah 439.056 orang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Sejak awal kami mendesak agar MenPAN RB memperjelas status mereka, keringat dan pengabdian mereka harus diapresiasi oleh negara yaitu dengan diangkat menjadi PNS walaupun secara bertahap, yaitu paling lambat tahun 2019. Dalam setahun minimal seratus ribuan (honorer),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Wahidin Halim, usai menerima aspirasi para guru honorer K2 di ruang KK3 DPR.

Menurut mantan Walikota Tangerang dua periode ini, alasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum bisa mengangkat para K2 menjadi PNS karena faktor anggaran. Namun, dalam pembicaraan dengan Kementerian akhirnya disepakati untuk menjadikan semua sisa tenaga kerja honorer K2 dapat diangkat sebagai PNS.

“Nanti itu akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun mulai dari  2016, 2017, 2018 dan 2019,” Wahidin.

WH, sapaan Wahidin Halim, mengemukakan alasan di balik naiknya status K2 menjadi PNS. Salah satunya, yakni karena banyak dari mereka yang mengabdikan diri selama 20 tahun sampai 30 tahun.

“Sebagai anak guru, saya ikut merasakan betul bagaimana kondisi ekonomi mereka sehari-hari, makanya sampai dengan 2019 kebijakan ini akan kami kawal benar-benar di Komisi II,”Pada tahun 2016 sudah mulai pengangkatan, yang rencananya seratus ribuan orang per tahun agar sesuai kekuatan anggaran,” kata WH.

Sebelumnya, kata WH, anggaran yang diperkirakan Kementerian adalah Rp 34 miliar. Namun DPR menaksir anggaran kemungkinan tak sampai Rp 12 miliar per tahun. Diketahui, 439.056 tenaga honorer K2 itu terdiri dari bidan, guru, penjaga sekolah, dan lain-lain. Jumlah itu diperkirakan berkurang seperti, yang meninggal dunia atau mengundurkan diri.

“Kementerian dan lembaga independen harus mengawal proses tersebut. Sebab, sebagian besar tenaga honorer tersebut tak punya akses di pemerintahan daerah,” jelasnya. (nai)

Komentar Anda

comments