Palapanews.com- Kebutuhan penanganan persoalan sosial hingga infrastruktur untuk mengantisipasi banjir menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama DPRD Kota Tangerang mulai membahas perubahan postur anggaran tersebut untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi sepanjang tahun anggaran 2026.
Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Tangerang mengenai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (1/9/2026).
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan anggaran dengan berbagai perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan.
“Ini memang sangat diperlukan karena ada perubahan-perubahan berkaitan dengan penambahan dan kegiatan yang ada di masyarakat, termasuk di bidang kesehatan,” ujar Sachrudin.
Menurutnya, penyusunan Perubahan APBD tetap diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kota Tangerang.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana mengatakan, perubahan APBD merupakan tahapan penting untuk menyelaraskan postur anggaran dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berkembang.
“Perubahan APBD adalah sebuah proses dan tahapan yang harus kita lakukan untuk penyesuaian. Ada beberapa hal berkaitan dengan kondisi hari ini, baik pendekatan sosial maupun ekonomi, yang harus kita selaraskan terhadap postur anggaran sampai akhir periode 2026,” jelasnya.
Menurut Andri, pembahasan Perubahan APBD 2026 juga menjadi penting karena masih terdapat sejumlah program dan kegiatan yang perlu dipercepat dalam sisa tahun anggaran.
Ia menyoroti perlunya keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan sosial serta dukungan terhadap sektor pendidikan dan program yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial.
“Yang paling penting, kita lihat ada pergeseran konsentrasi Pemerintah Kota Tangerang untuk menyelesaikan banyak permasalahan sosial. Terutama keberpihakan terhadap anggaran di luar anggaran wajib, khususnya pendidikan dan sosial sebagai jaring pengaman sosial masyarakat Kota Tangerang,” katanya.
Selain persoalan sosial, kebutuhan pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Sejumlah kebutuhan infrastruktur dinilai perlu mendapat dukungan anggaran, termasuk untuk mengantisipasi potensi banjir menjelang akhir tahun.
Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan melalui tahapan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kota Tangerang sebelum ditetapkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. (ydh)