Diduga Palsukan AJB Tanah, Kades di Tangerang Diciduk Polisi

oleh -
Polisi memamerkan barang bukti kasus dugaan pemalsuan AJB oleh kades di Tangerang. Foto: Ist

Palapanews.com- Oknum Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tangerang, (MP), dibekuk petugas Unit II Harda Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, kamis (9/7/2020) kemarin. MP yang bertugas di Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan diduga terlibat kasus pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tanah senilai Rp5,5 miliar.

Wakapolres Jakarta Utara, AKBP Aries Fadillah mengatakan MP ditangkap lantaran memalsukan 22 buku surat AJB. MP dilaporkan korban berinisial BSH, yang tercatat sebagai warga Jakarta Utara.

“Memalsukan 22 surat AJB,” kata Wakapolres menjelaskan kepada wartawan melalui sambungan telepon.

Masih menurut Wakapolres, MP menawarkan beberapa bidang tanah kepada BSH pada tahun 2013 lalu dengan nilai sekitar Rp5,5 miliar. Tanah tersebut diklaim oleh tersangka sebagai tanah hibah dari orang tuanya.

“Pelaku memberikan AJB diduga palsu kepada korban. Korban, kemudia melaporkan kasus ini karena merasa ditipu dan dirugikan,” Wakapolres menambahkan.

Dari pengakuan tersangka, uang yang dibayarkan BSH lalu dipakai MP untuk mengurus 22 AJB. Belakangan puluhan AJB itu diduga palsu setelah tiga rekan MP, yakni RW (55), S (53), dan W (58) ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga rekan pelaku ini berprofesi sebagai PNS, staf Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah Kabupaten Tangerang.

“Setelah pembuatan AJB selesai, korban sempat memasang plang yang menandakan bahwa tanah itu sudah menjadi miliknya. Korban yang merasa ada kejanggalan, mendapati informasi bahwa tanah itu bukan milik MP. Sehingga muncul kerugian yang dialami oleh korban saudara BSH, sebesar tadi yang sudah dibayarkan kepada saudara MP,” jelas Aries.

Wakapolres didampingi Kasat Reskrim Kompol Wirdhanto Hadicaksono menuturkan, pihaknya berhasil mengamankan para tersangka pemalsuan dokumen di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

“Tersangka diduga merupakan jaringan mafia tanah yang selalu memanfaatkan program pemerintah, yaitu pendaftaran tanah serentak di wilayah Tangerang atau Ajudikasi (Prona),” ucapnya.

Saat ini para tersangka sudah diamankan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam kasus ini keempat tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. (red)

Komentar Anda

comments