Jangan Korbankan THL Kota Tangerang, Pangkas Upah Pungut

oleh -

Palapanews.com Pemerintah Kota Tangerang berencana akan memotong gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang berada di lingkung Pemerintahan Kota Tangerang. Pemotongan gaji tersebut dilakukan untuk merasionalisasi anggaran untuk penanganan virus corona atau covid-19 di wilayah Kota Tangeraang.

Dengan adanya rencana pemotongan gaji para THL, Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin BJ angkat bicara, Kamis, 30 April 2020.

Menurut Hasanudin BJ, Pemerintah Kota Tangerang seharusnya melakukan kajian yang lebih matang dalam melakukan rasionalisasi anggaran.

“Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Dan, jangan gaji THL dijadikan sasaran tembaknya. Kita tahu bahwa gaji mereka per bulan hanya Rp4 juta, jika rasionalisasi anggaran  didampakkan pada THL, ini tentu akan menimbulkan dampak sosial baru, apalagi pemotongan mereka sampe ke angka 50% dari gaji mereka, ungkap Hasanudin BJ.

Pria yang akrab disapa BJ ini menambahkan, apabila benar dilakukan pemotongan gaji para THL, tentunya akan berdampak pada penghasilan dan perekonomian yang bersangkutan. “THL itukan digaji dihitung perhari, coba bayangkan jika gaji mereka dipotong, mau makan apa anak dan istri mereka,” paparnya seraya menambahkan, jika pemerintah daerah melakukan pemotongan gaji para THL itu namanya kebijakan yang kejam dan tidak berpihak kepada wong cilik.

“Seharusnya pejabat esselon 2 dan 3 yang di potong sampe 50%, karena tidak membuat mereka menjadi miskin, tapi kalau THL di potong gajinya pasti akan menambah kemiskinan di Kota Tangerang,” ujar BJ.

Sementara itu, untuk rasionalisasi anggaran dampak dari pandemi covid-19, pria yang pernah menjabat anggota dewan selama dua periode tersebut menyarankan agar Pemerintah Kota Tangerang mencairkan dana deposito untuk penanganan pandemi covid-19. Karena saat ini, masyarakat sangat menantikan bantuan dari pemerintah.

Selain dana deposito, BJ juga menyarankan agar Upah Pungut (UP) yang ada dibeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk saat ini dialihkan untuk penanganan covid-19.

“Upah pungut inikan sangat besar anggarannya, dan masuk dalam belanja tidak langsung. Saya menyarankan agar upah pungut ini dimasukan ke belanja lagsung, sehingga bisa membantu melakukan rasionalisasi anggaran. Dan, pemotongan gaji sebaiknya di sasarkan kepada esselon 4,3 dan 2 saja yang sudah mencapai puluhan juta perbulannya,” jelasnya.(ydh)

Komentar Anda

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.