Palapanews.com- Sindiran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) kepada Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah saat peresmian perguruan tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang yang dibangun diatas lahan 22 hektar semakin memanas.
Hal ini terjadi ketika Menkumham berpidato dan mengatakan, agar Sekjen Kemenkumham dan Kepala BPSDM untuk mengurus soal perizinan dalam tahap pembangunan. Pasalnya, Walikota Tangerang nampaknya kurang ramah dengan Kemenkumham.
“Pak Kapolres, ini mau buat tata ruang menjadi persawahan aneh banget kalo mau dibuat daerah persawahan, ini sama saja cari gara-gara. Nanti kita bicarakan dengan Menteri ATR, profesional saja, nanti kita bisa duduk bersama,” kata Menkumham.
Atas sindiran tersebut, Ketua DPC Gerakan Pemuda Daerah (GAPURA) Kota Tangerang, Maryasin mengatakan, ketegangan tersebut tidaklah harus terjadi dan tidak harus menjadi konsumsi publik. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kemenkumham seharusnya membicarakan sebaik mungkin terkait perijinan pembangunan Politeknik BPSDM Hukum dan HAM, bukan malah menjas ketidakramahan Walikota Tangerang.
“Seharusnya Kemenkumham menjalin komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Tangerang. Kalau sudah seperti ini yang dirugikan adalah masyarakat,” kata Maryasin seraya menambahkan, walaupun perguruan tinggi tersebut dibangun diatas lahan milik Kemenkumham, tapi proses administrasi (perizinan) harus ditempuh sesuai prosedur.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakatan pada KNPI Provinsi Banten tersebut meminta kepada Menkumham, Yasonna Laoly untuk meminta maaf kepada Walikota Tangerang, khususnya masyarakat Kota Tangerang. Dan, jangan melakukan black campaign terhadap Walikota Tangerang.(ydh)
