Polres Tangsel Tangkap Buronan Tersangka Kasus Korupsi

oleh -
Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan (tengah) menunjukan barang bukti dari tersangka kasus korupsi. Foto: Nad

Palapanews.com- Sudah lebih dari empat bulan, Nur Muhammad yang merupakan pengusaha asal Provinsi Lampung menjadi buronan Polda wilayahnya. Nur diburu polisi terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat olahraga di salah satu dinas di Provinsi Lampung.

Diketahui tersangka telah menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Lampung sejak Desember 2018 lalu, dan pelarian tersangka akhirnya terdeteksi di wilayah hukum Polres Tangsel. Sehingga bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polres Tangsel melakukan penangkapan terhadap tersangka di kontrakannya, Melati Mas, Serpong.

Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan mengatakan, bahwa awal penangkapan tersebut berawal dimana penanganan kasus korupsi oleh Polda Lampung. Namun penanganan tersebut terhambat lantaran masih ada satu tersangka yang masih buron. Hingga akhirnya Polda Lampung meminta asistensi kepada KPK untuk melakukan pengejaran terhadap tersangka.

“Selama menjadi buronan, tersangka memiliki tiga identitas palsu, untuk mengamankan proses pelariannya. Ini adalah bentuk kerjama dan sinergitas antara KPK dan Polrri dalam penegakan hukum,” ujarnya, Minggu (5/5/2019).

Pada saat penangkapan terjadi, lanjut Ferdy, tersangka hanya sendiri di rumah kontrakan tersebut. Setelah ini, tersangka akan langsung dibawa oleh penyidik Polda Lampung untuk proses selanjutnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan Nur merupakan tersangka perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2016.

Nur menjabat sebagai Wakil Direktur CV Mika Kharisma selaku penyedia barang dan jasa. Selain Nur, penyidik Polda Lampung juga menetapkan tersangka lain, yakni Y selaku pejabat pembuat komitmen di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dan ZR selaku pemilik modal.

“Tersangka masuk DPO Polda Lampung sejak Desember 2018. Polda Lampung kemudian meminta bantuan KPK untuk penangkapan. Diketahui, kerugian negara dalam proyek itu diperkirakan mencapai Rp 1 miliar,” bebernya. (nad)

Komentar Anda

comments