Palapanews.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta mengkaji lagi strategi mitigasi bencana. Ini berkaitan dengan adanya potensi gempa dan tsunami setinggi 57 meter di Banten, yang disampaikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
“Selain itu, Pemprov bisa membuat dan mengkaji lagi peraturan mengenai konstruksi bangunan sehingga jumlah korban akan terkurangi. Misalnya tentang letak kawasan dari garis pantai, dan konstruksi rumah yang lebih tahan gempa,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib dalam diskusi Prediksi Gempa dan Tsunami, belum lama ini.
Selain itu, Zaid juga menganjurkan Pemprov Banten untuk melakukan pelatihan dan pendidikan tentang kesiapan masyarakat dan petugas dalam menghadapi bencana. Kemudian pasca bencana atau post event, sudah disiapkan pola pola penanganan yang mampu meningkatan metode penyelamatan dan perawatan definitif, serta pemerintah harus dapat menyediakan pos anggaran yang dapat digunakan untuk penanganan bencana.
“Demikian halnya peran media sangat penting dan strategis sebagai partner dalam hal kesiapan menghadapi bencana. Informasi menjadi bahan yang sangat penting untuk dipilih, dipilah dan dikelola sedemikan rupa sehingga dapat membuat masyarakat tenang dan lebih siap bukan sebaliknya,” paparnya.
Selain itu, Zaid juga meminta Gubernur Banten untuk merespons cepat informasi dari BPPT tersebut. Pasalnya, informasi potensi akan adanya gempa dan tsunami setiggi 57 meter di Banten ini telah membuat resah masyarakat.
“Artinya, informasi BPPT tersebut terkait potensi tsunami perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah provinsi Banten supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Harus ada statement dari Gubernur dan BPPD serta tim penanggulangan bencana sesuai Perda Banten No. 1 tahun 2015 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana, harus sigap atas informasi tersebut sesuai dengan kategori/klasifikasi potensi bencana,” tandasnya. (nad)
Komentar Anda
