Kejari Siap Pelototi APBD Kota Tangsel

Palapanews.com- Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) siap mengawal aliran uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola pemerintah daerah setempat.

Upaya itu, ditandai dengan Memorandum of Understanding (Mou) Piagam Kerjasama tentang Penanganan dan Penyelesaian Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Aula lt 4 Balaikota Tangsel, Ciputat, Senin (26/3).

“Kita kawal uang Pemda Tangsel agar tepat guna dan tepat sasaran untuk mewujudkan sinergitas dengan Pemkot Tangsel agar mendapatkan penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha,” kata Kepala Kejari Kota Tangsel, Bima Suprayoga.

Dengan keberadaan Kejari Kota Tangsel, diakui Bima -sapaan Bima Suprayoga- diharapkan penegakan hukum di Tangsel bisa berjalan efisien, tepat guna dan tepat sasaran.

“Selain kerjasama yang baik, MoU ini juga bertujuan untuk menunjukkan eksistensi Kejari Tangsel dan mendampingi Pemkot Tangsel sebelum terjadi masalah. Artinya, walaupun ada MoU, jangan sampai permasalahan masuk ke pengadilan,” jelas pria asal Solo ini.

Soal kelengkapan struktural, Bima mengaku personel sudah lengkap dan akan segera meluncurkan program, salah satunya yakni program Jaksa masuk sekolah.

“SDM dari Kejari Banten akan dikirim dan kita akan bertanggung jawab sesuai dengan kuasa walikota dan bertindak sesuai undang-undang yang berlaku,” papar Bima.

Sementara Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany mengatakan dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Tangsel berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang pembentukan 9 Kejaksaan di Kota Kabupaten yang ada di Indonesia. Maka, menurutnya Pemkot Tangsel perlu untuk menjalin kerjasama dalam penanganan dan penyelesaian makalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Adanya Kejari di Tangsel diharapkan tidak banyak lagi tuntutan, namun dapat membantu dalam penanganan dan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Kota Tangsel dan dapat pula memberikan bantuan hukum serta tindakan lainnya dalam menjalankan tugas, wewenang dalam pemerintahan daerah,” imbuh Airin. (nad)

Komentar Anda

comments