Palapanews.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memastikan akan melakukan pembangunan fisik di sejumlah bidang infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, ruang kelas dan gedung sekolah hingga rumah layak huni bagi warga tak mampu pada tahun 2018 mendatang.
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta rencana kerja Pemprov Banten melalui OPD (organisasi perangkat daerah) terkaitnya masing-masing itu untuk benar-benar direncanakan secara matang sehingga tidak berhenti hanya pada tataran rencana.
“Misal untuk pembangunan fisik itu kan setelah rencanan dibuat melalui penganggarannya, berikutnya adalah memastikan lelang pekerjaannya dapat dilakukan secara tepat waktu. Percuma sudah dianggarkan tapi sampai akhir tahun anggaran ternyata gagal lelang,” kata Wagub Andika.
Dalam rapat ini Wagub Andika berulang kali bertanya langsung kepada Kepala OPD yang tengah melakukan paparan rencana kerja OPD-nya mengenai kapan lelang pekerjaan yang direncanakan tersebut dapat dilakukan.
“Saya ingin mendengarkan paparan dari persiapan kontrak program-program yang akan dilakukan dan proyek khususnya proyek-proyek besar, kesiapan data-data seperti dinas PU, Perkim, Dinkes, Dindik, dan proses-proses di ULP,” sebut Wagub.
Wagub juga secara langsung bertanya lebih teknis mengenai rencana-rencana kerja OPD itu dengan menanyakan perihal kapan pekerjaan dapat selesai dilakukan dan seberapa relevan antara yang ditargetkan dengan kemungkinan pekerjaan dapat dilaksanakan.
“Saya ingin mendengarkan paparan dari persiapan kontrak program-program yang akan dilakukan dan proyek khususnya proyek-proyek besar, kesiapan data-data seperti dinas PU, Perkim, Dinkes, Dindik, dan proses-proses di ULP,” katanya.
Terkait itu, Andika sekali lagi mengakui jika pada tataran perencanaan tak jarang yang terjadi sejauh ini sudah cukup baik dilakukan oleh OPD. Namun tak jarang pada tataran pelaksanaan yang kerap terjadi adalah terjadinya kesenjangan natara rencana dengan pelaksanaan.
“Saya dan Pak Gubernur (Gubernur Banten Wahidin Halim) tidak mau semua ini hanya business as usual, atau juga hanya bagus di atas kertas, tapi faktanya beda jauh dari rencana,” ujar Andika.
Sebelumnya, dalam rapat terungkap, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) pada tahun 2018 diantaranya memprioritaskan pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten di sejumlah kabupaten/kota.
Dengan total anggaran Rp633 miliar, sejumlah ruas jalan yang akan dibangun pada tahun 2018 secara penganggaran jamak (penganggaran berlanjut ke tahun-tahun berikutnya) di antaranya adalah ruas jalan Tanjung Lesung – Sumur di Kabupaten Pandeglang sepanjang 15 km, dan Cipanas – Warung Banten di Kabupaten Lebak sepanjang 30 km.
“Selain pembangunan jalan, di 2018 kami juga menganggarkan untuk rehab (perbaikan) di sejumlah ruas jalan sepanjang total 100 km dari 600-an km jalan rusak di Banten. Sisanya akan dilanjutkan tahun berikutnya,” kata Kepala DPUPR, Hadi Soeryadi dalam paparannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Engkos Kosasih, memaparkan, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 1,9 miliar pada tahun 2018, pihaknya memastikan akan melakukan sejumlah pembangunan fisik terkait fasilitas pendidikan dasar di Banten.
“Untuk RKB (ruang kelas baru) saja akan dibangun sebanyak 493 unit, lalu gedung sekolah itu akan dibangun sedikitnya 7 sekolah yang pembebasan lahannya sudah selesai, jadi tingal membangun,” kata Engkos.
Engkos juga memastikan jika pihaknya sudah menganggarkan dana untuk hal-hal penunjang pembangunan di bidang pendidikan seperti untuk honor guru non-PNS sampai untuk BOSDA (biaya operasional sekolah daerah).
“Ini tidak lepas dari visi-misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dalam membangun Banten di periode kepemimpinan 5 tahun ke depan,” kata Engkos.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman M Yanuar dalam paparannya mengatakan, pada tahun 2018, pihaknya akan membangun sebanyak 1.400 rumah tidak layak huni milik warga Banten yang bermukim di kawasan kumuh menjadi rumah yang layak huni.
“Kami akan membangun tidak hanya rumahnya, tapi juga meliputi fasilitas pendukungnya seperti sanitasi hingga air minum,” katanya seraya mengatakan di Banten saat ini terapat kawasan kumuh seluas 304 hektare. (ydh)
