Gubernur Banten Angkat Bicara Soal Penertiban di Cibodas

oleh -

Palapanews.com- Penertiban bangunan liar semi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Satpol PP di RT 02, RT 04/06 Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas mendapat tanggapan dari Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Menurut Wahidin Halim, penertiban tempat tinggal (bangunan) jangan sampai berdampak pada kesengsaraan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat terlantar, dan pemerintah harus bertanggungjawab,” kata Wahidin Halim.

Ketika ditanya soal masyarakat yang tinggal di pemakaman akibat penertiban, pria yang akrab disapa WH ini menegaskan, hal tersebut sudah tidak ada kepeduliannnya terhadap sesama, masa masyarakat harus tinggal di pemakaman.

“Saya minta kepada Walikota dan jajarannya harus melakukan upaya penanganan secara sungguh-sungguh karena sebelum dilakukan penertiban tentunya harus sudah dipersiapkan solusinya seperti direlokasi ke rumah susun,” imbuh WH seraya menegaskan, jangan sampai pembangunan-pembangunan yang ada di daerah merugikan atau membuat masyarakat sengsara.

“Kami telah menurunkan tim untuk mencari kejelasan soal penertiban ini,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan masyarakat yang tinggal di RT 02 dan RT 06/06 Kelurahan Penunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang harus kehilangan tempat tinggalnya.

Pasalnya, rumah yang sudah ditempati belasan tahun tersebut terpaksa dibongkar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang karena berada di lahan fasos fasum milik pemerintah daerah.

Salah satu warga yang terkena penertiban, Ibu Fadillah mengatakan, pihaknya mengetahui jika bertempat tinggal di lahan milik pemerintah, tapi selayaknya diberikan waktu untuk mem bereskan dan mengosongkan tempat tinggalnya.

“Seharusnya diberikan batas waktu, jangan dadakan seperti ini,” kata Ibu Fadillah.

Wanita yang sudah berdiam sejak 2009 pun menambahkan, jika dirinya juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk biaya mencari kontrakan.

“Saya ingin adanya bantuan dari pemerintah untuk biaya mengontrak,” tegasnya.

Diketahui, lahan fasos fasum milik Pemkot Tangerang tersebut sudah dihuni oleh masyarakat sejak tahun 80-an, dan dihuni sekitar 170 kepala keluarga.

Dalam penertiban tersebut, rumah semi permanen dibongkar menggunakan alat berat. (ydh)

 

Komentar Anda

comments