Palapanews.com- Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa menolak Permendikbud No. 23/2017 tentang Hari Sekolah atau yang dikenal dengan Full Day School (FDS).
Penegasan itu disampaikan Lukman Hakim Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah ketika menyampaikan pandangannya di depan peserta Halaqoh Kebangsaan
“Peran Strategis Madrasah Diniyah Membangun Karakter Bangsa,” DPP Partai Kebangkitan Bangsa, di Hotel Acasia Jakarta, Senin (7/8/2017).
“Kita harus gerakan aksi turun jalan seluruh stakeholder. Jumlah santri se Indonesia ada 6,4 juta dan 450 ribu ustad. Ini punya kekuatan politik pada 2019 mendatang,” tegasnya.
Selain aksi unjuk rasa Lukman katakan, perlu mengajukan judicial review Permendikbud No. 23/2017. Ia menambahkan dengan penerapan FDS maka pemahaman agama para anak didik menjadi parsial. Sebanyak 76.566 madrasah diniyah statusnya bukan negeri. Ini artinya murni kemandirian dari para kyai, ustad, dan tokoh agama lainnya. Mereka hanya menuntut satu permintaan kepada pemerintah untuk jangan mengganggu waktu belajar di pondok pesantren dan madrasah diniyah.
“Untuk itu kami mendesak agar Permendikbud itu dicabut,” tegasnya.
“Negara harusnya berterima kasih dengan pondok pesantren dan madrasah diniyah karena telah menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Bagaimana jika Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres), Lukman katakan Perpres itu sepatutnya hanya mengatur pembentukan karakter anak didik.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margareth AM menambahkan kebijakan FDS melanggar hak dasar anak, terutama hak atas waktu bermain dengan teman sebaya serta intensitas pertemuan dengan orangtua. Hal ini menurut Margareth akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
“Kebijakan FDS harus menjawab kebutuhan anak. Paradigma FDS sudah salah,” tandasnya. (red)
