Proyek Gedung DPRD Tangsel, DBPR Kena Warning Lagi

oleh -
Mangkrak, proyek gedung DPRD Kota Tangsel. (dok)

Palapanews.com- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Mochamad Ramlie kembali me-warning Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) setempat. Ini berkaitan dengan proyek gedung DPRD Kota Tangsel di Jalan Raya Pahlawan Seribu No 1 Kecamatan Setu.

“Saya kembali tekankan DBPR agar menyelesaikan bangunan pada tahun ini (2017) juga. Kan proyeknya sudah diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan harus segera dilanjutkan pembangunannya,” kata Ramlie.

Ramlie mengancam, jika proyek gedung tak juga selesai hingga akhir 2017 nanti, maka pihaknya bakal memboyong seluruh anggota DPRD dan Sekretariat DPRD ke gedung baru tersebut. Pasalnya, gedung IFA yang kini dipakai tak lagi representatif lantaran terlalu sempit.

“Kinerja jadi tidak maksimal. Jadi tahun ini juga harus selesai dan tahun 2018 kita bisa tempati. Kalau tidak selesai juga, kita akan tetap pindahan,” kata politikus Partai Golkar ini.

Anggota Komisi IV bidang Pembangunan, Aguslan Busyro mengatakan sudah melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan DBPR. Pada rapat itu, pihaknya juga sudah memperingatkan agar gedung yang pembangunannya sudah mangkrak selama dua tahun itu segera diselesaikan.

“Proyek ini sempat tertunda dua tahun. Maka itu, saat rapat kemarin kita minta tahun ini selesai dan dapat digunakan tahun 2018,” tegas Politikus Hanura.

Diketahui, proyek gedung ini dianggarkan pada 2015 silam sebesar Rp77 miliar dan dikerjakan dua tahap. Paket pertama senilai Rp27 miliar yang digarap PT Mitra Gusnita Nanda yang sudah selesai pada 2015. Tahap kedua digarap PT Citra Agung Utama dengan nilai kontrak Rp50 miliar dengan masa kerja 107 hari. Pengerjaannya mulai 1 September 2016.

Kemudian, dilanjutkan pada tahap kedua oleh PT Citra Agung Utama pada tahun 2016. Pada APBD 2017, Pemkot Tangerang Selatan mengganggarkan proyek Pembangunan Gedung dewan jilid III sebesar Rp36 Miliar.

Dalam perjalanannya, proses pengerjaan gedung yang berdiri di area seluas sekira 2 hektar itu sempat menuai kontroversi. Lantaran, pada tahun 2015 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat melakukan audit terhadap proses pembangunan tersebut.

Kala itu, kontraktor pemenang tender diketahui masuk dalam daftar hitam oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Perusahaan tersebut dinyatakan masuk dalam daftar hitam sebagaimana dimuat dalam laman katalog-buku.lkpp.go.id. (jok)

Komentar Anda

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.