Penolakan KBM UNIS Tangerang Tak Mendasar

oleh -

Palapanews.com- Puluhan mahasiswa dari Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas UNIS Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang mendemo kegiatan pelantikan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang dan diskusi publik,Jumat (19/5).

Penolakan tersebut dilakukan dengan memblokir gerbang pintu masuk Kampus UNIS. Sehingga para peserta tidak bisa masuk untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Pelantikan serta diskusi ini sendiri rencananya akan dihadiri dan diisi oleh pembicara seperti Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, Kepala Bappeda Provinsi Banten Hudaya Latuconsina dan Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Dalam orasinya, KBM menilai diskusi ini diindikasi sebagai bentuk aktifitas politik praktis di dalam kampus menjelang Pilkada Tangerang 2018. Hal tersebut melanggar ketentuan SK DIKTI no 26 Tahun 2002 tentang Pelarangan organisasi ekstra kampus dan Parpol dalam kehidupan kampus.

“Selain itu kegiatan HMI belum mendapat izin dari organisasi internal maupun yang sifatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut,” ujar Bagas, Koordinator aksi KBM.

Untuk itu, KBM menuntut agar pihak yayasan dan rektorat menghentikan kegiatan tersebut di dalam Kampus UNIS Tangerang. “Kami tidak mau kampus kami dijadikan tempat berpolitik atau berkampanye menjelang Pilkada,” katanya.

Koordinator HMI Tangerang, Tiba Yuda mengatakan, penolakan diskusi publik oleh KBM UNIS ini tidak berdasar. Menurutnya, kegiatan ini sudah mendapat izin dari pihak yayasan. “Kita sudah ada surat izin yang dicap pihak yayasan UNIS,” katanya.

Selain itu, ia membantah jika kegiatan ini sebagai aksi kampanye tokoh-tokoh yang akan maju dalam Pilkada Tangerang 2018. Dia justru menilai bahwa KBM UNIS arogan karena kerap menolak berbagai kegiatan yang dibuat HMI.

“Dari mana dasarnya? diskusi ini justru untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang perkembangan Tangerang dan tantangan pembangunan kedepannya,” tandasnya.

Ketua KNPI Kota Tangerang, Rusdi Alam menerangkan, jika SK Dikti tersebut melarang adanya sekretariat ekternal mahasiswa seperti HMI, GMNI dan lainnya serta melarang adanya kegiatan yang berhubungan dengan politik.

“Kami disini menggelar acara diskusi, dan kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Yayasan Kampus UNIS Tangerang,” pungkasnya.

Rusdi menambakan, larangan terhadap kegiatan ini sangat tidak mendasar sekali, apalagi harus berkoordinasi maupun izin dari mahasiswa internal kampus (BEM).

“Izin inilah yang sama sekali tidak mendasar, karena yang memiliki wewenang adalah Rektorat atau Yayasan,” jelasnya. (ydh)

Komentar Anda

comments

No More Posts Available.

No more pages to load.