Konsisten Kelola Keuangan, Pemkot Tangerang Raih Opini WTP ke-9

oleh -
Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin (tengah) menerima penghargaan Opini WTP dari BPK. (ist)
Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin (tengah) menerima penghargaan Opini WTP dari BPK. (ist)
Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin (tengah) menerima penghargaan Opini WTP dari BPK. (ist)

Tangerang, PalapaNews.com – Pemkot Tangerang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi dalam hal pengelolaan keuangan ini merupakan kali kesembilan secara berturut-turut.

Pemberian opini WTP tersebut disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK-RI Banten, Yusnadewi dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 di Kantor Perwakilan Provinsi Banten, Serang, Selasa (31/5/2016).

Kepala Perwakilan BPK-RI Banten secara khusus juga menyampaikan apresiasinya kepada daerah yang telah menggunakan Sistem Akrual dalam penyajian laporan keuangannya, dimana di tahun 2016 semua daerah sudah harus menggunakan sistem tersebut.

“Kepada Kota Tangerang dan Pandeglang, yang terlebih dahulu menggunakan sistem akrual, kami memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan,” ujar Yusnadewi.

Dari enam pemerintah Kota/Kabupaten, sebagaimana dijelaskan Yusnadewi untuk tahun anggaran 2015 semuanya mendapatkan opini WTP kecuali Pandeglang yang mendapatkan WDP.

“BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap sembilan entitas selama 71 hari mulai bulan Februari,” jelasnya.

“Mulai tahun 2016 semua harus menggunakan SAP berbasis akrual, karena dipercaya bisa menyajikan laporan yang lebih akuntabel dan transparan,” katanya.

Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin yang menerima langsung LHP bersama dengan Ketua DPRD Suparmi menyampaikan bahwa penghargaan ini akan dijadikan motivasi bagi seluruh aparat Pemkot Tangerang untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya, melalui program dan kebijakan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Inikan uang rakyat, jadi harus bisa dipertanggung jawabkan ke masyarakat melalui program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” terangnya seusai acara yang juga dihadiri oleh enam Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Provinsi Banten. (rls/nai)

Komentar Anda

comments