Atasi Macet, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bandara Soetta

oleh -
Rapat koordinasi mengatasi kemacetan di area Bandara Soekarno Hatta. (ist)
Rapat koordinasi mengatasi kemacetan di area Bandara Soekarno Hatta. (ist)
Rapat koordinasi mengatasi kemacetan di area Bandara Soekarno Hatta. (ist)

Tangerang, PalapaNews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bekerjasama dengan PT Angkasa Pura II berencana untuk melakukan uji coba penerapan rekayasa lalu lintas di Jalan Perimeter Selatan dan Utara.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Manajemen Lalu Lintas di Wilayah Bandara dan Sekitarnya yang diadakan di Ruang Rapat Walikota, Senin (25/4/2016).

Rencana ini seiring penambahan kapasitas bandara dengan terminal tiga. Untuk menghindari kemacetan di Jalan Rawa Bokor, akan dilakukan perubahan jalur rekayasa lalu lintas dan pembatasan truk.

“Nanti dibatasin dari Jam 4 (empat sore) sampai Jam 8 (delapan malam) enggak boleh lewat, kemudian dari bandara ke Tangerang selain lewat Perimeter Utara nanti bisa lewat Perimeter Selatan lewat kargo ke karantina,” kata Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, Kapolsek Benda Kompol M Amar, Kasat Lantas Polres Bandara Kompol S. Salim Margie dan juga perwakilan Kementerian Perhubungan dibahas beberapa hal terkait dengan penanganan kemacetan di Bandara dan Rawa Bokor.

Antara lain terkait rekayasa lalu lintas di Rawa Bokor dengan menutup akses dari Bandara ke Rawa Bokor untuk selanjutnya dialihkan ke jalan pergudangan kargo, dan juga penerapan contra flow ke arah Bandara dari Rawa Bokor.

“Untuk itukan perlu pelebaran di jalan akses Rawa Bokor, makanya pihak Angkasa Pura kalau bisa segera koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pembebasan lahannya, dan kalau bisa sebulan pengerjaannya selesai, karena kalau sudah sampai lebaran belum kelar bisa tambah padat nanti,” Arief menambahkan.

Arief menamabhakn, Bandara Soekarno Hatta merupakan objek vital nasional. Meski begitu, untuk mencari solusi tersebut pihaknya memiliki keterbatasan, termasuk PT Angkasa Pura.

“Kita butuh dukungan pusat untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk dari sisi aturannya. Kita ingin yang permanen,” sambungnya. (rls)

Komentar Anda

comments