Jalur Elevated Busway DKI-Kota Tangerang Segera Dibangun

oleh -
Wakil Walikota Tangerang menandatangani kesepakatan bersama soal Jabodetabekjur. (ist)
Wakil Walikota Tangerang menandatangani kesepakatan bersama soal Jabodetabekjur. (ist)
Wakil Walikota Tangerang menandatangani kesepakatan bersama soal Jabodetabekjur. (ist)

PalapaNews- Pemkot Tangerang bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan delapan pemerintah Daerah lain yang tergabung dalam Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, menyepakati kerjasama Perluasan Jaringan Lalu Lintas Batas Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kota Tangerang.

Hal tersebut seiring dengan penandatangan kesepakatan bersama antara Pemkot Tangerang yang diwakili Wakil Walikota, Sachrudin bersama anggota BKSP Jabodetabekjur di Hotel Grand Serpong, Kebon Nanas Kota Tangerang, Kamis (3/12/2015) lalu.

Beberapa poin penting kesepakatan tersebut antara lain terkait pembangunan Jalur Elevated Busway yang menghubungkan DKI Jakarta dengan wilayah Kota Tangerang yakni Ciledug dan kemudian Poris Pelawad. Poin selanjutnya adalah pembangunan jalan sisi selatan Kali Mookervart, dan juga pelebaran Jalan Husen Sastra Negara.

“Dari delapan poin penting yang disepakati lima diantaranya terkait perluasan jaringan jalan Lintas Batas DKI Jakarta dan Kota Tangerang,” jelas Sachrudin.

Rencana lain, yakni pembangunan jalan dan jembatan sejajar rel kereta api di Benteng Betawi, dan juga pelebaran jalan dan jembatan Joglo Raya.

Untuk mempercepat pelaksanaan kesepakatan tersebut semua anggota BKSP Jabodetabekjur akan melakukan perjanjian kerjasama yang lebih teknis dan operasional paling lambat dua tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama tersebut.

Diketahui, kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan daerah anggota BKSP. Diharapkan dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama tersebut bisa meningkatkan aksebilitas angkutan jalan di wilayah Jabodetabekjur.

“Karena salah satu penyebab kemacetan di wilayah Jabodetabek adalah tidak sebandingnya volume kendaraan yang melintas dengan kondisi fungsional dan struktural jalan yang ada,” ujar Kepala Bappeda Kota Tangerang, Said Endrawiyanto. (nai)

Komentar Anda

comments