KASN Kayak ‘Macam Ompong’

oleh -

Ilustrasi

Palapanews – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang memiliki kewenangan luas dalam hal pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai tidak mampu bekerja secara maksimal, hal ini dilatarbelakangi karena lembaga non formal tersebut tidak menggubris laporan-laporan dari masyarakat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Forum Peduli Pendidikan (FPP), Alvian  yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, jabatan dan pelanggaran kode etik di Kota Tangerang.

Menurut Alfian, dirinya merasa kecewa terhadap kinerja dari KASN yang sama sekali tidak menggubris laporan tersebut. Seharusnya, KASN langsung segera menindak lanjuti laporan tersebut.

“Seharusnya KASN bergerak dengan cepat, dan langsung melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, jabatan dan pelanggaran kode etik di Kota Tangerang,” ungkap Alvian.

Dalam hal ini, FPP membuat laporan ke KASN, yakni adanya dugaan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang telah menerbitkan SK no 420/kep0020-dinas P&K/2015 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun 2015 yang berisi seluruh tatacara penerimaan siswa yang hanya melalui jalur prestasi, luar kota dan jalur umum.

Ditambah dengan dugaan panitia pelaksana PPDB yang meminta kepada kepala sekolah untuk menyiapkan formulir tambahan yang diperlukan bagi yang tidak terdaftar dalam pengumuman online dan telah diberikan sesuai permintaan PPDB yang selanjutnya didistribusikan yang berasal dari titipan pejabat, bahkan ada dugaan anggota DPRD telah memperjual belikan kepada pihak-pihak tertentu untuk selanjutnya kepada sekolah akan menerima formulir yang telah diberi tanda khusus tersebut untuk dapat diterima sebagai peserta didik.

“Tindakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Sekolah telah merugikan masyarakat dengan melakukan penambahan jumlah siswa dengan cara-cara yang illegal dengan melanggar ketentuan yang telah diatur dalam juknis tentang tatacara pendaftaran dan jalur penerimaan peserta didik baru,” tegas Alvian secara menerangkan jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diduga telah merancang berbagai kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru dan melanggar Undang-undang Nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan yang bermartabat dan telah melanggar Kode Etik sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

“Kalau dilihat ini merupakan masalah yang amat besar, dan KASN jangan hanya diam saja seperti macam ompong.  Kami pun memasukkan laporan tersebut sudah lebih dari satu bulan, tapi sampai saat ini tidak ada jawab sama sekali,” kata Alvian.

Disamping itu, FPP juga menduga jika dalam proses pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, dalam proses seleksi tidak ada panitia seleksi dan berbau unsur politik.

“Proses penseleksian Sekda Kota Tangerang tidak transparan, seharusnya dibuka lelang jabatan Sekda secara umum kepublik,” pungkas Alvian yang juga meminta kepada KASN untuk segera turun ke lapangan melakukan kroscek.

“KASN selalu cepat melakukan kroscek ke luar daerah, tapi kenapa di Tangerang tidak dilakukan. Ada apa ini sebenarnya,” jelasnya.(nai)

Komentar Anda

comments