BPJS Kesehatan tak Tangani Gepeng dan Orang Gila

oleh -
Ilustrasi. (bbs)
Ilustrasi. (bbs)
Ilustrasi. (bbs)

Palapanews- Pengemis, gelandangan dan orang gila, ternyata tak masuk dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Artinya, jika mereka sakit atau mengalami kecelakaan, tak mendapat jaminan kesehatan.

“Sampai saat ini memang belum jelas, khususnya orang gila yang menggelandang. Saat mereka sakit atau kecelakaan, tak tercover jaminan kesehatan,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Risman, Jumat (11/9/2015).

BPJS, diakuinya tidak menanggung biaya pengobatan gelandangan yang sakit untuk pengobatan. Pasalnya, hal itu merupakan kewenangan Pemkot Tangsel melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans).

“Kita belum bisa mengcover untuk gelandangan karena tidak mempunyai NIK (Nomor Induk Kependudukan),” katanya.

Ia menambahkan, saat ini terdapat 34 ribu gelandangan yang terdata dari Dinsosnakertrans setempat. Namun, jumlah tersebut harus diverifikasi kembali dan dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari pimpinan daerah.

“Data ini juga harus disingkronkan dengan Dinas Kesehatan. Setelah keluar SK baru diserahkan ke kita (BPJS Kesehatan),” ia menambahkan.

Seperti di daerah lain, sambung Risman sudah ada anggaran untuk penanganan gelandangan dan biayanya dicover BPJS Kesehatan. Iuran per peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp19.225.

“Orang miskin, gelandangan dan anak jalanan tidak masuk dalam PBI ditolak berobat di rumah sakit,” terangnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinsosnakertrans Kota Tangsel, Kuswanda menuturkan untuk penanganan gelandangan dan pengemis pihaknya bekerjasama dengan panti rehabilitasi yang ada di DKI Jakarta maupun Banten.
“Dalam waktu dekat ini kita akan mempunyai panti rehabilitasi. Rencananya berlokasi di wilayah Kecamatan Setu,” katanya.

Terkait, gelanganan tidak tercover Jamkesda maupun BPJS, pihaknya hingga kini masih melakukan verifikasi jumlah gepeng. Soalnya, jumlahnya selalu berubah-rubah dan harus disingkronkan dengan data di Dinas Kesehatan.

“Hingga saat ini kita masih lakukan verifikasi data masyarakat pra sejahtera,” ujarnya. (fit)

Komentar Anda

comments