Palapa News – Musyawarah Penetapan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi Tanah Pengadaan Lahan Tol Kunciran-Serpong antara warga dengan pemerintah di kantor Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel, Kamis (14/3), berakhir deadlock.
Warga keukeuh menolak harga pembebasan lahan yang ditawarkan pemerintah senilai Rp 650 ribu per meter. Sementara warga ingin harga tanah Rp 5 juta per meter. Alasan pemerintah menawar harga tanah di bawah Rp 1 juta berdasarkan asumsi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Pondok Jagung Timur yang hanya berkisar Rp 400 ribu sampai Rp 500 ribu per meter.
Ariadi, warga yang rumahnya terkena proyek tol mengatakan ganti rugi yang ditawarkan pemerintah tak masuk akal. Pasalnya, harga pasaran tanah di Pondok Jagung sudah mencapai Rp 3-4 juta per meter.
“Kita meminta harga di atas itu, yakni Rp 5 juta. Karena, prediksi kami beberapa tahun mendatang harganya akan terus naik. Angka ini cukup rasional karena pembangunan jalan tol tidak akan selesai dalam waktu satu tahun,” jelasnya.
Menurutnya, tingginya harga jual tanah di kawasan tersebut lantaran saat ini kawasan itu diapit dua pengembang property besar, yakni Bintaro dan Alam Sutera. Apalagi, ke depan bakal terus berkembang karena ada akses cukup strategis yang menghubungkan Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta.
“Saya mengajukan nota keberatan ke Kementerian PU soal harga tanah yang ditawarkan sebesar Rp 650 ribu per meter,” jelasnya.
Menanggapi penolakan warga, Rochyati selaku perwakilan dari Kementerian PU mengaku akan melaporkan hasil pertemuan tersebut ke pimpinannya. Ia enggan berkomentar adanya penolakan harga yang ditawarkan. “Pokoknya seluruh aspirasi dari pertemuan ini akan dilaporkan ke pimpinan,” ungkapnya.
Ia beralasan harga yang ditawarkan ke pemilik lahan cukup masuk akal lantaran berpatokan kepada NJOP. “Tidak benar jika kita menawar asal-asalan. Kita berpatokan nilai NJOP bukan harga pasaran di sini. Ini kan sesuai dengan aturan yang ada,” akunya.
Diketahui, proyek pembangunan tol Kunciran-Serpong yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bakal dikerjakan tahun 2014. Rencananya, akan dilakukan pembebasan 274 bidang lahan dengan jumlah luas keseluruhan 122.474 meter persegi.(fit)