Palapanews.com- Wali Kota Tangerang Sachrudin meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, pengelolaan sampah berkelanjutan, serta percepatan transformasi digital pemerintahan. Ketiga hal tersebut dinilai menjadi kebutuhan strategis guna mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
Permintaan tersebut disampaikan Sachrudin saat mengikuti Forum Rembuk dan Bincang-bincang Otonomi Daerah Antarkepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Reboan) yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri secara daring dari Ruang Rapat Wali Kota, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (5/8/2026).
“Kami berharap adanya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam peningkatan kapasitas fiskal untuk percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, serta penyempurnaan kebijakan dan layanan pemerintahan berbasis digital,” ujar Sachrudin.
Ia mengatakan, kemandirian fiskal daerah perlu berjalan seiring dengan dukungan pemerintah pusat melalui pendanaan, regulasi, maupun pemanfaatan teknologi.
“Dukungan transfer ke daerah melalui TKD, DAU, DAK, dan Dana Bagi Hasil penting untuk memperkuat kapasitas fiskal. Kami juga membutuhkan penyederhanaan regulasi, kepastian kebijakan, penguatan pembinaan, serta integrasi sistem informasi dan layanan digital agar pemerintahan berjalan lebih efektif,” katanya.
Menurut Sachrudin, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Imelda, mengapresiasi berbagai capaian Pemerintah Kota Tangerang, terutama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Kota Tangerang sebagai kota penyangga ibu kota memiliki banyak program prioritas dan capaian yang baik, termasuk SPBE. Ini perlu terus ditingkatkan dan dapat menjadi role model bagi daerah lain,” ujar Imelda.
Forum Reboan yang digelar rutin setiap Rabu menjadi wadah dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Forum tersebut diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Aspirasi yang disampaikan peserta akan ditindaklanjuti oleh kementerian atau lembaga terkait maupun menjadi bahan pembahasan pada pertemuan berikutnya. (ydh)