Palapanews.com- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan melanjutkan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang sebelumnya dilaksanakan di Hotel Grand Ussu, Puncak Bogor.
Untuk melanjutkan Musda tersebut, Plt Ketua DPD KNPI Kota Tangerang pun telah merombak kepanitiaan yang sebelumnya dipimpin oleh Irwanto dan teman-teman.
Namun, rencana Musda XI yang akan dilaksanakan pada 27-28 Januari 2025 nampaknya akan tersendat karena Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten secara tegas Musyawarah Daerah (Musda) XI KNPI Kota Tangerang telah selesai dilaksanakan dan menetapkan Dede Maulana Faisal sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang.
Hal ini disampaikan DPD KNPI Provinsi Banten dalam Konferensi Pers di Cafe Olive, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu, 11 Januari 2025.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK) pada DPD KNPI Provinsi Banten, Ferry Renaldy menyampaikan, Musda XI KNPI Kota Tangerang telah berjalan sesuai prosedur dan hasilnya sah.
“Musda XI telah selesai, dan telah terpilih Dede Maulana Faisal sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang,” imbuh Ferry.
Sehubungan dengan akan dilaksanakan lanjutan Musda XI, Ferry menegaskan bahwa kegiatan tersebut dinilai inkonstitusional. Dan, DPD KNPI Provinsi Banten secara tegas Musda lanjutan tersebut tidak sah karena SK yang lama pada kepengurusan 2021-2024 sudah habis masa berlakunya.
“Kami meminta seluruh pihak, termasuk Pemerintah Kota Tangerang, tokoh masyarakat, OKP, TNI,Polri dan aparat penegak hukum untuk mengabaikan kegiatan tersebut demi menjaga kondusivitas,” tegasnya.
Ferry juga mengungkapkan, DPD KNPI Provinsi Banten telah memerintahkan formatur terpilih untuk segera menyusun kepengurusan dan mempersiapkan pelantikan. “Dalam waktu dekat, kami akan menerima hasil kepengurusan dan melaksanakan pelantikan. Semua proses sudah sesuai dengan aturan,” paparnya.
Ketua Terpilih DPD KNPI Kota Tangerang, Dede Maulana Faisal menerangkan, komitmennya untuk mengakomodir seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Pengurus Kecamatan (PK) yang tergabung dalam KNPI.
“Saya sudah berkoordinasi dengan DPD KNPI Provinsi dan formatur lainnya. Setelah rapat formatur, kami akan segera membentuk kepengurusan yang inklusif dan melibatkan semua pihak. Semua tahapan sudah sesuai dengan amanat Musda,” ucap Dede.
Dede juga menegaskan pentingnya komunikasi dengan seluruh elemen di KNPI untuk menciptakan kepengurusan yang solid. “Kami ingin memastikan semua OKP dan PK terlibat aktif dalam membangun organisasi ini. Setelah SK diterbitkan, kami akan langsung bekerja untuk melanjutkan program-program strategis,” jelasnya. (ydh)