Reses Dewan Yudi Budi Wibowo, Ini Urusan yang Disoal Warga Serpong

Palapanews.com – Urusan pembangunan dan sekolah mendominasi aspirasi masyarakat Tangsel yang disampaikan kepada wakil rakyat dari Gerindra ini saat melaksanakan reses. Warga menjadikan reses sebagai moment guna menyalurkan aspirasi dan keluhan-keluhan mereka.

Hal itu diungkapkan Yudi Budi Wibowo, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra yang menyambangi warga di RW.02 Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Provinsi Banten pada Jum’at, 4 Nopember 2022.

Sekjen DPC Partai Gerindra Tangsel ini, menggelar Reses Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2022 – 2023, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten 2019 – 2024, Fraksi Partai Gerindra Dapil Kota Tangerang Selatan.

“Aspirasi yang paling banyak diajukan oleh masyarakat sebetulnya urusan pembangunan dan sekolah. Jadi masih banyak jalan – jalan yang rusak, drainase – drainase, terus kemudian juga masalah sekolah; masalah zonasi dan lain sebagainya itu banyak dikeluhkan,” beber Yudi.

“Alhamdulillah, ini kan acara reses saya yang 8 hari yang seharusnya 8 titik, tapi dijadikan 16 titik. Ini sudah yang ke-15 (4/11), insya Allah sudah selesai tinggal satu lagi. Ada banyak aspirasi yang masuk dari masyarakat Tangsel yang masuk ke kami, baik itu masalah pembangun maupun masalah pengembangan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Baca juga : Reses Anggota DPRD Banten, Warga Minta Mesin Penghancur Sampah

Nantinya, tegas Yudi, aspirasi – aspirasi itu akan dibawa ke DPRD provinsi untuk diperjuangkan sehingga bisa ada solusi-solusinya untuk masyarakat  Kota Tangerang Selatan. Diakuinya, khusus untuk di wilayah Serpong, aspirasi yang banyak diajukan masyarakat sebenarnya masalah kemacetan di stasiun (Pasar Serpong).

“Ada kemarin itu di Serpong ada dua tempat yaitu kemacetan di stasiun, terus kemudian Cipeucang bau dan lain sebagainya. Ya, itu yang berkembang,” beber Yudi menyebutkan keluhan warga yang disampaikan kepadanya.

Terkait masalah sekolah, masalah zonasi yang kerap dikeluhkan masyarakat jawab Yudi, zonasi itu kan urusan sebetulnya karena kebijakan pemerintahan pusat; masalah PPDB dan segala macamnya itu. “Kalo kita mau menyamaratakan, ya program PPDB itu tidak ada di Lebak dan Pandeglang, yang ada hanya di kota kota besar yang penduduknya padat seperti di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan kabupaten,” jelasnya singkat. (bd)

Komentar Anda

comments