Palapanews.com– Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang bersama Kejaksaan Negeri Kota Tangerang menggelar rapat koordinasi (rakor) pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem), Kamis, 10 Maret 2022.
Kegiatan yang akan dilaksanakan secara roadshow ini dimulai dari Kecamatan Larangan secara luring dan daring. Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain, Camat Larangan, Gunawan Priahutama, pihak Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) secara langsung. Sementara unsur Polres Metro Tangerang Kota, Kodim 0506 Tangerang, FKUB serta para lurah se-Kecamatan Larangan mengikuti secara virtual.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Irman Pujahendra menyatakan, tujuan digelarnya kegiatan ini adalah upaya Kesbangpol menyerap aspirasi dari pihak kelurahan khususnya berkaitan informasi adanya kegiatan-kegiatan aliran kepercayaan di masyarakat.
“Termasuk soal mengenai pendataan rumah tinggal yang menjadi rumah ibadah,” ujarnya. Dengan demikian jelasnya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bersifat meluas, maka sudah lebih dahulu melakukan tindakan.
Irman menambahkan, Kesbangpol Kota Tangerang berterima kasih kepada masyarakat karena hingga kini kondisi di lingkungan Kota Tangerang tidak ditemukan hal-hal yang menjurus ke arah gangguan kondusfitas di tengah masyarakat khususnya terkait aliran kepercayaan.
“Nah untuk itulah kita juga ingin mendengar masukan atau kondisi di lingkungan kelurahan khususnya yang ada di kecamatan Larangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Perwakilan Kejari Kota Tangerang, Muhammad Irfan menyampaikan, Indonesia adalah negara Pancasila. Selain itu, dalam undang-undang juga diakui ada 6 agama. Namun demikian, masih muncul aliran kepercayaan di tengah masyarakat.
“Jadi ketika ada aliran kepercayaan di tengah masyarakat yang menyimpang, namun tidak ditindaklanjuti dengan cepat, respon masyarakat akan berbeda-beda. Ketika ada sedikit respon radikal terhadap minoritas, inilah yang menimbulkan gangguan kondusifitas di Kota Tangerang, sehingga Tim Pakem ini hadir untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujarnya.
Karena itu, untuk memberikan anasir atau pemahaman agama, pihaknya pun melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengerti pada bidangnya.
“Kita ambil satu informasi lalu kita berdiskusi, sehingga pemangku kebijakan bisa memberikan kebijakan yang tepat dan bermanfaat di tengah masyarakat,” jelasnya. (Adv)
