Dongkrak Ekonomi, PHRI Minta Pemkot Tangsel Inovatif Pasca-PSBB

oleh -
Ilustrasi. Foto: Dok

Palapanews.com- Para pengusaha di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menanti kebijakan konkret Pemerintah Daerah setempat dalam mendongkrak ekonomi pasca PSBB agar melaju dengan cepat.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel Gusri Effendy menyampaikan tengah menunggu kebijakan nyata dari Pemkot Tangsel dipenghujung PSBB jelang new normal. Tentu kondisi terpuruk ini membuat ekonomi menjadi sulit di tengah masyarakat.

“Kebijakan yang dinanti adalah pemkot harus lebih berani dan inovatif dalam membuat event sekala besar setelah PSBB. Intinya Pemkot harus membuat terobosan dan kebijakan baru serta inovasi-inovasi yang sebelumnya tidak ada perlu dilahirkan,” harapnya.

Yang menjadi problem adalah perlu adanya mitigasi bencana sejak awal. Sehingga jika terjadi bencana dapat melakukan banyak hal. Teknik-teknik solusi, stimulus dan lain sebagainya. Dengan adanya mitigasi maka, setiap saat menghadapi bencana sudah ada solusinya, mau berbuat apa.

“Harus ada mitigasi dalam penanganan bencana supaya tidak seperti bingung ketika bencana datang. Supaya PAD cepat tumbuh. Saat ini dari seluruh restoran baru sekitar 15-20 persen, belum mengangkat dan perlu ada peran aktif pemerintah,” tegasnya.

Demikian juga saat ini pertumbuhan hotel baru sekitar 30 persen. Tamu-tamu masih sangat kecil dan jarang sekali. Sedangkan pajak restoran dan hotel salah satu penyumbang PAD terbesar dari sektor perhotelan, sektor properti, PBB, industri dan parkir.

“Ya tertatih-tatih pajak hotel dari keseluruhan sekitar baru sekitar 15 persen hingga kini dan itu langsung ditarik oleh Pemkot Tangsel. Makanya kita menunggu kebijakan pemerintah kota yang luar biasa karena persoalannya juga luar biasa, ” jelasnya.

Menurutnya, kalau tidak ada kebijakan luar biasa maka percepatannya juga tidak luar biasa. Bagaimana bisa melesat tajam, sementara restoran masih di batasi.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan strateginya adalah menetapkan protokoler kesehatan di urusan ekonomi dan pariwisata. Karena pengabaian protokol kesehatan akan berdampak pada urusan tersebut.

“Hotel dan restoran yang kemarin-kemarin tutup diminta untuk melaporkan neraca pendapatannya yang mungkin saja nol. Sehingga diberikan relaksasi atau insensif,” pungkasnya. (nad)

Komentar Anda

comments