Palapanews.com- Ma’ruf Amin menyatakan perlunya sinergi antarpihak dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia, baik pemerintah, ulama dan para pengusaha dalam memberdayakan dan menguatkan ekonomi keumatan.
Salah satu untuk menjalin itu semua dengan dibentuknya koperasi di setiap masjid.
“Tugas para ulama di antaranya adalah menjaga dan melayani umat. Kita perlu melakukan ishlahul umat dan khidmatul umat. Kalau di setiap masjid dibentuk koperasi, ini menjadi sarana menggerakkan ekonomi umat,” kata Maruf.
Ia menambahkan, hal ini untuk mendorong umat mandiri. Sebab, kalau umat sudah mandiri dan sadar pada pentingnya menjaga NKRI tentunya akan berkontribusi positif pada bangsa ini.
“Saya menyebut ini sebagai arus baru ekonomi Indonesia (Arbei),” ujar Ma’ruf saat menghadiri deklarasi Tangerang Hiji Bae di Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Senin, 4 Maret 2019.
Upaya perbaikan dan pemberdayaan ekonomi umat yang digulirkannya itu bukan hanya wacana belaka. Ma’ruf sudah melakukannya sejak aktif di NU maupun di MUI.
“Tahun 2017, kita menghelat Kongres ekonomi umat dan meminta pemerintah, untuk menjadikan pesantren dan majelis ta’lim sebagai mitra dalam hal pemberdayaan ekonomi,” ucapnya.
Sementara itu, Humas relawan Muda Mudi Indonesia (MMI), Amin Fauzi menjelaskan, puluhan ribu relawan MMI di Indonesia, telah bergerak di akar rumput untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf.
“Sebab, abah Ma’ruf adalah representasi muslim Indonesia. Abah mewakili muslim kota maupun desa. Beliau ulama berpengaruh yang menjadi motor penggerak perubahan sosial, budaya dan ekonomi,” kata Fauzi.
Fauzi mencontohkan, pengaruh Ma’ruf Amin yang mengubah tatanan sosial dan ekonomi, adalah trend perbankan Islam dan ekonomi syariah. Langkah Ma’ruf Amin juga dinilai berhasil mendorong kesadaran kelompok ekonomi kuat untuk membantu masyarakat ekonomi lemah, dengan isu redistribusi aset yang digulirkan sejak menjabat Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI di tahun 2015.
“Ma’ruf Amin mendorong pentingnya memperkuat masyarakat ekonomi lemah tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu berhasil digulirkan, hingga tahun 2017, Presiden Jokowi menyetujui perlunya pemerintah menjembatani konsep itu, dengan mendorong redistribusi aset pengusaha yang terbengkalai, untuk diberdayakan oleh masyarakat,” jelas Fauzi.(rik)